Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 153, BD 2021/153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung berjalannya pengelolaan
pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan
kesejahteraan yang memadai dalam rangka
meningkatkan peran dan tanggung jawab serta
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya;
b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan di
Kabupaten Bandung, terjadi perubahan nilai
keekonomian daerah serta berdasarkan kajian dari PT
Ari Jaya Fam, ketentuan besaran tunjangan
transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam
Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017,
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan ketiga atas peraturan bupati bandung nomor 60 tahun 2017 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 145 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 141 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD 2021/141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dewan perwakilan rakyat daerah sebagai
salah satu unsur penyelenggaran pemerintahan
daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai
demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan
Daerah;
b. bahwa untuk dapat berjalannya pengelolaan
pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan
kesejahteraan yang memadai dalam rangka
meningkatkan peran dan tanggung jawab serta
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya;
c. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan
di Kabupaten Bandung, terjadi perubahan nilai
keekonomian daerah serta berdasarkan kajian dari
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas
Pasundan Bandung, ketentuan besaran tunjangan
perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor
60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 60 tahun 2017 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 138 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa berdasarkan Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 telah diatur Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemda; bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan reformasi birokrasi yang menyebabkan perubahan variabel penetapan Tambahan Penghasilan PNS sehingga Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 perlu diubah.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019;Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011; Permenpan dan RB Nomor 39 Tahun 2013; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 9 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 16 Tahun 2018.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemda, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mengubah Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemda
Halaman:7, Lampiran: 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021
remunerasi-badan layanan umum daerah-rumah sakit umum daerah dr. soediran mangun sumarso
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 137, BD.2021/NO.139
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor S Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso yang meliputi azas, maksud dan tujuan remunerasi, komponen remunerasi, indikator penilaian, sumber dana remunerasi dan kebijakan anggaran remunerasi. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2014 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021
tunjangan transportasi-anggota dewan perwakilan rakyat daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 133, BD.2021/NO.135
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD, bentuk tunjangan yang diberikan, besaran tunjangan dan mulai diberikannya tunjangan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2017 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 133 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 23 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan Kalurahan yang berasal dari Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus, perlu dilakukan penyempurnaan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, bentuk tunjangan dan besaran tunjangan yang diberikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2017 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pemberian TPP, kriteria dan penetapan besaran TPP, penilaian TPP, pengurangan TPP, pembayaran TPP, aplikasi e - kinerja dan presesnsi elektronik, penghentian pemberian TPP, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 122 Tahun 2021 dicabut.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
