Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem penyusunan formasi ASN yang sebelumnya secara manual diubah menjadi sistem penyusunan formasi ASN secara elektronik (e-formasi ASN);bahwa untuk menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2-14 Tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BEASISWA PENDIDIKAN KESENIAN
ABSTRAK:
1. Dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesenian di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Seni Tari dan Musik bagi siswa SMA atau sederajat yang lulus seleksi pendidikan kesenian di Universitas Lampung
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka perlu diatur Pemberian Beasiswa Pendidikan Kesenian
1. Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 6 Tahun 1991
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. UU Nomor 5 Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Persyaratan
3. Bab III : Sistem Penjaringan
4. Bab IV : Pemberian Beasiswa
5. Bab V : Tanggung Jawab dan Pembinaan
6. Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD 2009/44 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar
Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program
Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum
Merdeka yang berorientasi pada penguatan
kompetensi dan pengembangan karakter melalui
terselenggaranya pendidikan yang bermutu,
berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
Bahwa arah kebijaksanaan sebagaimana dimkasud
pada huruf a juga selaras dengan Visi Kabupaten
Tanah Laut ”Terwujudmya Kabupaten Tanah Laut
yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata,
Religius, Aktual, Sinergis)”;
Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
6555/C/hk.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah
Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Sasaran; Pelaksanaan Dukungan; Pendampingan Tugas; Monitoring Dan Evaluasi; Capaian Keberhasilan Dukungan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KOLEKSI PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.4 Tahun 1990, UU No.43 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2014, Perka Perpusnas No.9 Tahun 2017, Perka Perpusnas No.14 Tahun 2017, Perka Perpusnas No.12 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Koleksi Jumlah Koleksi; Pengembangan Koleksi; Pengolahan Bahan Perpustakaan; Perawatan Koleksi; Pelestarian Koleksi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 44 Tahun 2017
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2004
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 19 Tahun 2005
7. PP No. 47 Tahun 2008
8. PP No. 48 Tahun 2008
9. PP No. 17 Tahun 2010
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016
13. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
14. Perbup No. 31 Tahun 2016
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan bupati ini dibentuk pengalihfungsian Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Seluma.
(2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibentuk berdasarkan potensi,karakteristik dan beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2017
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bandung - nomor - 9 - tahun - 2016 - tentang - penyelenggaraan - perpustakaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2017/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan mengenai Penyelemggaraan Perpustakaan telah diatur dalam Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2016 menindaklanjuti Pasal 37 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), Pasal 58 ayat (3) Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2016 maka perlu meentapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2014; Perdqa Kab. Bandung No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Koleksi Peprustakaan, Jenis Pelayanan Perpustakaan, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Penghargaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 44; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4300
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
PP No 57 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendikbud No 1 Tahun 2021;
Perda Kota Surabaya No 16 Tahun 2012;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 70 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 106 Tahun 2022;
Perwali Surabaya No 47 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali Surabaya No 9 Tahun 2023.
PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2017
pembentukan - satuan - pendidikan - nonformal - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2017/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaka ketentua Pasal 27 ayat (3) Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Nomenklatur Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiyaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
13 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Tahun 2022 No.44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin dalam kandungan sampai berusia 6 tahun pertama yang terlihat dari meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 10 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 35 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2017; Permenpendikbud No. 137 Tahun 2014; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip dan bentuk penyelenggaraan paud HI, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, tanggung jawab pemerintah daerah kota, peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, gugus tugas, monitoring evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
18 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
