Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.
PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2012
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 32 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun Dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2012
perbup - STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2012/No.44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan
kegiatan mempedomani pada Standar Satuan Harga; bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus hukum yang
dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas baik berupa
gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara Tahun
Anggaran 2013 yang efisien dan efektif, perlu disusun
Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh wajib pajak perlu disusun tata cara pembayaran, dan penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Target Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 57 ayat (l) Pemturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu disebutkan bahwa Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
bahwa kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah merµpakan pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan-Bupati;
bahwa agar capaian atas kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian hukum maka perlu diatur capaian terhadap target kinerja dimaksud beserta tata cara pemberian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahuri 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Pcraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan ini berisi tentang Jenis Retribusi, Penerima Insentif, Target Kinerja, Tata Cara Pembayaran, Sumber Insentif, Penganggaran dan Pertanggungjawbaan dalam Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Jenis Retribusi, Penerima Insentif, Target Kinerja, Tata Cara Pembayaran, Sumber Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 43 Tahun 2012
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2012 No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, perubahan ketentuan Pasal 17, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27 A, perubahan ketentuan Pasal 28, perubahan ketentuan Pasal 30 ayat (2), diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Pati yang terdiri atas Pendapatan; Belanja; Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2011;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel,
keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu
adanya sistem pelayanan informasi;
b. bahwa untuk dapat menyediakan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman untuk
pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;
Pasal 1
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dan wajib
dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan informasi publik,
dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan
penyelesaian sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2012.
-
2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja; bahwa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap yang bertugas di Kampung Laut dan Kutawaru memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan merupakan daerah terpencil, sehingga Pejabat/Pegawai yang ditempatkan di wilayah tersebut perlu diberikan tambahan penghasilan yang besarnya diesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2012.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
