Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.420 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 171 Tahun 2009

Badan Narkotika Kabupaten Garut

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERBUP Kab. Garut No.171 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

organisasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 171, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 171

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018, Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mekanismenya dipilih dari dan oleh masyarakat secara demokratis pada setiap tingkatan Kelurahan dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan; b. bahwa belum terbentuknya Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana menurut pertimbangan huruf a, disebabkan oleh karena pelaksanaannya yang hampir mendekati kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah ditetapkan jadwalnya mulai Januari hingga Maret 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, status hukum terhadap Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap tingkatan Kelurahan yang telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya, perlu dilakukan perubahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 569); [3] 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 80);
perturan ini mengatur mengenai perubahan peraturan walikota yaitu: Dalam hal Kepengurusan Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 belum terbentuk, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 30 April 2019.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya
jumlah 4 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1964

Pemberhentian M.B. Rawandey Dan Clement Kiriwaeb dan Pengangkatan Silas Tokoro Dan Manuel Waromi Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 172 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1968

Pengangkatan Saudara Salman Sapos Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 172 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1963

Pemberhentian Arudji Kartawinata Dan Pengangkatan H Anwar Tjokroaminoto Sebagai Anggota Panitia Perbaikan Perjalanan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 181 Tahun 1963 tentang Penambahan Anggota Panitia Perbaikan Perjalanan Haji

Download :
Keppres No 172 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 173 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

Mengubah :

KEPPRES No. 75 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995
KEPPRES No. 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994
KEPPRES No. 27 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
KEPPRES No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_173 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 173 Tahun 1964

Pembaharuan Susunan Panitia Negara Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Presiden Nomor 408 Tahun 1961

Download :
Keppres No 173 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1966

Panitia Pembina Jiwa Revolusi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.174 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1957

Pengangkatan Anggota Dewan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.174 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 174 Tahun 1965.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1964.