Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

perturan ini mengatur mengenai perubahan peraturan walikota yaitu: Dalam hal Kepengurusan Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 belum terbentuk, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 30 April 2019.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

171

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

26 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

26 Desember 2018

Tanggal Berlaku

26 Desember 2018

Sumber

Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 171

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 362 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 171 Th 2018 ttg Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

organisasi
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 171, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 171
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018, Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mekanismenya dipilih dari dan oleh masyarakat secara demokratis pada setiap tingkatan Kelurahan dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan; b. bahwa belum terbentuknya Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana menurut pertimbangan huruf a, disebabkan oleh karena pelaksanaannya yang hampir mendekati kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah ditetapkan jadwalnya mulai Januari hingga Maret 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, status hukum terhadap Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap tingkatan Kelurahan yang telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya, perlu dilakukan perubahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 569); [3] 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 80); perturan ini mengatur mengenai perubahan peraturan walikota yaitu: Dalam hal Kepengurusan Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 belum terbentuk, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 30 April 2019.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018. merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang telah Berakhir Masa Tugasnya jumlah 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT