Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Sosial bagi Masyarakat Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 11 Tahun 2010
REKLASIFIKASI - GOLONGAN - TARIF - PELanggan - perusahaan - daerah - air - minum - (pdam) - tirta - pakuan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, BD 2010/9 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 perlu disesuaikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.
UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Kepmendagri No. 47 Tahun 1999; Kepmen Otda No. 8 Tahun 2000; Kepmenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002; Perda Kota Bogor No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Bogor No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2005; Perwali Bogor No. 19 Tahun 2008; Perwali No. 22 Tahun 2008.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, yang meliputi Ketentuan Umum, Klasifikasi Kelompok PDAM, Dasar Penetapan Tarif, Besaran Tarif Air Minum, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2010.
UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
18 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak pemanasan global,
yang semakin meningkat dan mengakibatkan terjadinya perubahan
iklim, serta penurunan kualitas lingkungan hidup, dan guna
menambah luasan ruang terbuka hijau, maka diperlukan peran serta
masyarakat guna pengayaan tanaman di Kota Pekalongan; bahwa dalam upaya memasyarakatkan gerakan tanam dan pelihara
pohon, sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, serta
menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam rangka pelestarian
fungsi lingkungan hidup, sekaligus dapat memberi manfaat ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pasangan calon pengantin adalah warga masyarakat pemula
yang telah dinyatakan dewasa dan perlu untuk ditingkatkan
kepeduliannya akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon
guna mengurangi pemanasan global; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang
Akan Menikah di Kota Pekalongan;
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pengaturan pelaksanaan, perlindungan dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, kepemilikan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2010.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2010
PERWALI Kota Bekasi No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Dan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Dan UPTD Labkesda Di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP), agar dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan optimal maka perlu menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3);
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan; Bentuk, Format Dan Isi Siup; Bentuk, Format Dan Isi Siup; Bentuk, Format Dan Isi Laporan; Tata Cara Pemberian Peringatan Tertulis Dan Pemberhentian Sementara Siup; Tata Cara Pencabutan Siup Dan Bentuk, Format Dan Isi Keputusan Pencabutan Siup; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Bantuan Hibah Listrik Masuk Desa kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara perlu adanya
pelayanan jasa bantuan hukum melalui Advokat I Pengacara untuk
pendampingan kepada masyarakat Kota Semarang yang lemah dan tidak
mampu yang terkena perkara pidana sesuai dengan martabat kemanusiaan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008
untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga yang lemah dan tidak
mampu atas pemenuhan hak rasa aman maka diperlukan adanya fasilitasi
bantuan hukum;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menerbitkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi
Warga Miskin Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 C Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara pengajuan permohonan fasilitas bantuan hukum dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
