Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Konawe No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2013 / NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa pupuk sangat penting dalam meningkatkan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian cfalam
rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam
penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi
pupuk;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan
Bupati Konawe Nomor 258 Tahun 2013 dinyatakan tidak
belaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan -
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42 T ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian da'h Perdagangan Nomor
634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor '1-56/Kpt•,/
OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok KeqJ
Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung
Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/
4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan.
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT .210/
4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 I Pert I HK.
060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/
6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/
SR.130/1112013 tanggal 26 November 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI
BAB Ill ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Blok (Block Plan) Kawasan Pusat Bisnis Dan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bombana Di Rumbia
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap
seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan
di Kawasan Pusat Bisnis dan Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bombana di Rumbia, maka perlu dibuat
Rencana Blok (Block Plan) Kawasan Pusat Bisnis dai>
Perkantoran Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Blok (Block
Plan) Kawasan Pusat Bisnis dan Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bombana di Rumbia;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4399);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua antar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun
2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bombana Tahun 2008-2027;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Rumbia
dan Rumbia Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
LOKASI BLOCK PLAN KAWASAN PUSAT BISNIS DAN
PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BAB III
KETENTUAN SANKSI
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2013.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabu paten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011;
Peratun Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan dengan Sistematika;Tata Cara Pengisaian Dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT;Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan;Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak Penerangan Jalan;Pengahpusan Piutang Pajak;Jenis Formulir;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Yang Disetarakan Dengan Pejabat Eselon, Dan Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas pejabat serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna
: 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 9 T a h u n 1 9 5 9 te n ta n g P e m b e n tu k a n D a e r a h - D a e r a h T in g k a t II di S u la w e s i ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 1 9 5 9 N o m o r 7 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 1 8 2 2 );
2. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 8 T a h u n 1 9 9 9 te n ta n g P e n y e le n g g a r a a n N e g a r a y a n g B e rs ih d a n B e b a s d a r i K o r u p s i, K o lu s i d a n N e p o tis m e ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 1 9 9 9 N o m o r 7 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 3 8 5 1 );
3. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 3 te n ta n g K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 3 N o m o r 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 2 8 6 );
4. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g . P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a ra R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 3 5 5 ) ;
5. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 15 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r ik s a a n
P e n g e lo la a n d a n T a n g g u n g J a w a b K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 0 0 ) ;
6. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 32 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r in ta h a n
D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 1 2 0 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 3 7 ) s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li t e r a k h ir d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 ta h u n 2 0 0 8 te n ta n g P e r u b a h a n K e d u a a ta s U n d a n g - U n d a n g N o m o r 32 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r in ta h a n
D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 59 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 8 4 4 ) ;
7. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 3 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e rim b a n g a n
K e u a n g a n A n ta r a P e m e r in ta h P u s a t d a n P e m e r in t a h a n D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 126, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m or 4438); 8. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e m b e n tu k a n P e r a tu r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 20 11 N o m o r 82 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 5 2 3 4 );
9. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 2 4 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g K e d u d u k a n P r o to k o le r d a n K e u a n g a n P im p in a n d a n A n g g o t a D e w a n P e r w a k ila n R a k y a t D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 9 0 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 1 6 ) s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li d a n t e r a k h ir d e n g a n P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 21 T a h u n 2 0 0 7 ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 ,T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 1 2 );
10. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 2 4 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g S ta n d a r A k u n ta n s i D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 4 9 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 0 2 ) ;
11. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 58 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a ra - R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 14 0, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 7 8 ) ;
12. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 7 9 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g P e d o m a n P e m b in a a n d a n P e n g a w a s a n P e n y e le n g g a r a a n P e m e r in ta h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 16 5, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 9 3 );
13. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 41 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g O r g a n is a s i P e r a n g k a t D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 7 N o m o r 89 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 4 1 ) ;
14. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 te n ta n g P e d o m a n P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e r a h s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li t e r a k h ir d e n g a n P e ra tu r a n P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 21 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e r u b a h a n K e d u a A ta s P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i T a h u n 2 0 0 6 te n ta n g p e d o m a n P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e ra h ;
15. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e ri N o m o r 5 4 T a h u n 2 0 0 9 te n ta n g T a ta N a s k a h D in a s di L in g k u p P e m e r in ta h D a e ra h ;
16. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 5 3 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e n y u s u n a n P r o d u k H u k u m D a e ra h ;
17. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g
P e n e ta p a n U ru s a n P e m e r in ta h a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a
( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e r a h T a h u n 2 0 0 7 );
18. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 14 T a h u n 2 0 0 7 t e n ta n g P e m b e n t u k a n O r g a n is a s i S e k r e t a r ia t D a e ra h d a n S e k r e t a r ia t D e w a n P e r w a k ila n R a k y a t D a e ra h K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 14 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e r a h T a h u n 2 0 0 7 );
19. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g P e m b e n t u k a n O r g a n is a s i K e c a m a ta n d a n K e lu r a h a n K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2 0 0 7 ); 2 0 . P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 4 T a h u n 2 0 1 2 t e n ta n g
P e r u b a h a n A ta s P e r a tu r a n D a e ra h N o m o r 15 T a h u n 2 0 0 7 t e n ta n g
P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i D in a s - D in a s K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e r a h N o m o r 04 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2012);
2 1 . P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 5 T a h u n 2 0 1 2 t e n ta n g P e r u b a h a n K e d u a a ta s P e ra tu r a n D a e ra h N o m o r 16 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i L e m b a g a - le m b a g a T e h n is D a e ra h K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 0 5 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2012); 22 . P e r a tu r a n D a e r a h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 6 T a h u n 2 0 1 2 te n ta n g P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i S a tu a n P o lis i P a m o n g P r a ja K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 0 6 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2 0 12);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi V Nomor 15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2013, perlu rnepetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Uridang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pernertntah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Montori Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuengan Nomor 37 /PMK.02/2012; Peraturan Bubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, blaya perrjalanan dlnas jabatan, perjalanan dinas pindah, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal, ketentuan lajn-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
28 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 17 Tahun 2013
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN - KABUPATEN KEPADA DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
PERDA ini mengatur mengenai Jenis Urusan Pemerintahan; Tata Cara Penyerahan Urusan; Pelaksanaan Urusan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 17 Tahun 2013
PERDA Kab. Tapin No. 09 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin tidak berlaku
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan. Perubahan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Tapin, sehingga diharapkan mampu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun
2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun
2007; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kwp. Menkes No. 440/MENKES/SK/XII/2012; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Tapin No. 12 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, meliputi penyelenggara Jamkesda, pelayanan kesehatan komprehensif, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, klaim pelayanan kesehatan, dan syarat mendapatkan Jamkesda.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
