Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan
Bab III Tata Kelola
Bab IV Tata Kelola Korporasi
Bab V Pengelola
Bab VI Pengorganisasian dan Struktur Organisasi RSUD
Bab VII Pejabat Pengelola
Bab VIII Organisasi Pelaksana
Bab IX Organisasi Pendukung
Bab X Prosedur Kerja
Bab XI Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab XIII Kerja Sama
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XVI Pengelolaan Sumber Daya Lain
Bab XVII Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Bab XVIII Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XIX Ketentuan Peralihan
BAb XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center (PSC)
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Public Safety Center (PSC).
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PERMENKES No. 001 Tahun 2012; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, peran serta masyarakat dan swasta, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 52 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, baik di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Wewenang dan Tanggungjawaba;
5. Peran serta Masyarakat;
6. Keluaran;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya gagal tumbuh kembang pada anak di bawah umur 5 tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; azas, maksud dan tujuan; aksi percepatan pencegahan stunting; intervensi pencegahan stunting; pendekatan; edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi; penelitian dan pengembangan; tim percepatan pencegahan stunting; penajaman sasaran wilayah penceahan stunting; peran serta masyarakat; pencatatan dan pelaporan; penghargaan; pendanaan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri 1. Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Investasi; Pinjaman/Utang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nornor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pernbangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseirnbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 286 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pelaksanmn Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
14 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 51 Tahun 2019
dana jaminan persalinan - pengelolaan - pemanfaatan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan, guna menindaklanjuti
ketentuan Lampiran BAB II Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan, huruf C, Jaminan
Persalinan (Jampersal), angka 3, Kebijakan
Operasional, huruf b dan huruf k, serta angka 9, guna
mendukung pelaksanaan Jampersal, memberikan
kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan sasaran
penerima Jampersal serta pengelolaan dan
pemanfaatan dana Jampersal, maka perlu disusun
Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan
dana Jampersal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana
Jaminan Persalinan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran penerima, pengelolaan dan pemanfaatan serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 51 Tahun 2019
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN-BOYOLALI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya pada obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 ten tang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan pedoman pembentukan tim koordinasi
pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Boyolali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 , Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019,
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembentukan, Tugas, Susunan Organisasi, Kerjasama, Pembiayaan, PEngawasan dan Pengendalian, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
