Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.21 Tahun 2011 Tentang Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Permendagri No.39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.26 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibuat perubahan terhadap Peraturan yang mengatur mengenai Santunan Warga Tidak Mampu yang dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati No.21 Tahun 2011 tentang Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1997; UU No.13 Tahun 1998; UU No.23 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; PP No.43 Tahun 1998; PP No.8 Tahun 2002; PP No.43 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2012; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda No.2 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2011; Perbup No.26 Tahun 2013
Persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan SWTM, sebagai berikut :a. mengajukan; b. melampirkan surat permohonan kepada Bupati; fotokopi KTP; c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; d. menyertakan surat keterangan domisili atau tempat tinggal dari Kepala Desa atau Lurah setempat; dan e. menyertakan surat keterangan tidak mampu atau miskin dari Kepala Desa atau Lurah setempat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU 32 Tahun 2004; Permendagri No.32 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2008
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 57 Tahun 2013
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Sumedang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2013 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52
Tahun 2013 ten tang Penetapan Keada an Darurat Akibat
Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan
Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
maka perlu penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam ,Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, diatur sebesar Rp64.540.000,00. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melaporkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan segala biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2013 No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Peratu.ran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Ka bupaten
Temanggung, dalam rangka menyamakan gerak langkah
untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara
terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu
menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana guna
memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana
dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan
Masyarakat.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggting Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mendefinisikan berbagai istilah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung, serta menetapkan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman kepada aparat pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi. Peraturan juga menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
50 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2013 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan kejadian bencana khususnya bencana
kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan
Wonoboyo Kabupaten Teman ggu ng pada tanggal 3
September 2013 pukul 18.00 Wib terdapat korban bencana
yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan Berita Acara Klarifika si Lapangan pada
tanggal 10 September 2013 dan Nota Dinas Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggu ng Nomor: 360/155/IX/2013 perihal
Laporan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran di
Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta hun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25
Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini menetapkan keadaan darurat akibat bencana kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, dengan mencatat rumah-rumah yang habis terbakar dan terdampak serta menetapkan bahwa segala biaya yang timbul akibat peraturan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan belum diatur mengenai pemberian bantuan kematian janda nelayan dan pemberian bantuan kematian janda jompo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 diubah
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2013 No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Kebakaran Di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 7
Tahun 2013 tentang Penetapan Keadaan Daru rat Akibat
Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Desa Purbosari
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, maka perlu
penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul a kibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaa n nya da pat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor· 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp56.605.000,00 untuk penanganan bencana kebakaran di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan seluruh biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Berdasarkan pertimbangan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum UU No.8 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; Perda Kutim No.07 Tahun 2009.
Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca sebesar apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Bantuan sosial berupa uang yang menjadi komitmen atas belanja bantuan sosial yang belum dilaksanakan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai utang dalam neraca.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
