Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM KESEHATAN SELASA JUMAT TERPADU
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat, perlu inovasi yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, sehingga perlu pengaturan mengenai program kesehatan Selasa Jumat Terpadu dengan target individu dan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.82 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Kesehatan Selasa Jumat Terpadu dalam 10 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77
ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa
Bab V Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 54 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendampingan rujukan; agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kebijakan c.Pembiayaan d.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan e.Ketentuan Peralihan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang merupakan
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian
yang ada serta peninjauan tarif retribusi tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. dalam upaya meningkatkan Pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan
Pondok Bersalin Desa dengan memperhatikan
kenaikan indeks harga obat, alat kesehatan dan
bahan habis pakai serta untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) telah
dilakukan langkah-langkah pembaharuan dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. dalam rangka penyesuaian perkembangan
dan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan
khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan
Polindes maka Peraturan Bupati Katingan Nomor
16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14
Tahun 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun
2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2015 Nomor 16) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun
2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2015 Nomor 16) diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 54 Tahun 2019
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasla 12 Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan diundangkannya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, terjadi kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan, bagi penduduk Kab Kudus yang dibiayai dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dan guna menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelenggaraan pemberian bantuan, penerima bantuan iuran daerah, pembayaran iuran penerima bantuan iuran daerah, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Kab Cilacap untuk mewujudkan peningkatan pemertaan pelayanan Kesehatan, maka diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap; bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Perbup Cilacap No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap; bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan data peserta jaminan kesehatan daerah dan perubahan pemberian pelayanan kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 1 Tahun2 018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2019
PEMBAGIAN - JASA PELAYANAN - PADA BADAN LAYANAN UMUM - DAERAH RUMAH SAKIT UMUm DAERAH RUPIT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian jasa pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah Rupit
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Layan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan ,Jaminan Intergrasi,Jampersal dan Umum perlu ditetapkan pembagaian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2012;PP No 25 Tahun 2000; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;Permendagri No 61 Tahun 2007;Permenkes No 12 Tahun 2013;Perda No 3 Tahun 2016 Perbup No 67 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan perbup No 83 Tahun 2018;Perbup No 23 Tahun 2015
Tujuan Hak dan Kewajiban , Hak dan Kewajiban , Distribusi Jasa Pelayanan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan melalui intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan dilakukan secara integratif baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencegahan dan penanganan stunting dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan
tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan
layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa tarif layanan kesehatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun
2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif
layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan
disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan
rakyat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengenaan Tarif
Bab III Jenis Tarif
Bab IV Perhitungan Tarif
Bab V Penetapan Besaran Tarif Layanan Terutang
Bab VI Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
Bab VII Perawatan Pasien yang Berstatus sebagai Tahan Negara atau Narapidana
Bab VIII Pemanfaatan Tarif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun 2010 dicabut.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan praktik, magang, penelitian dan studi banding, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tarif, Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dngan perkembangan indeks harga sehingga perlu untuk diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif Praktik, Magang, penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nkomor 29 Tahun 2004, UU Nomr 25 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nmor 44 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 93 Tahun 2015, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permenkes Nomor 85 Tahun 2015, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perbup Semarang Nomor 50 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tarif praktik, magang, peelitian dan studi banding, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
