Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka
perlu dilakukan pengembangan dan penataan melalui penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu;
b. bahwa perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat yang diikuti dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan kebutuhan pelayanan tempat
parkir yang semakin meningkat.
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Kewenangan Penyelenggaraan Keparkiran,Lokasi Parkir,Layanan Parkir,Petugas Layanan Parkir,Pembinaan,Pengendalian dan Pebgawasan,
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
-
-
20 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 340
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Masyarakat
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Bab III Pembentukan, Struktur Organisasi, Dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat Bab IV Tugas, Hak Dan Kewajiban Bab V Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bab VI Monitoring Dan Evaluasi Bab VII I Pemberdayaan Masyarakat Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Bab VIII Pembinaan Bab IX Pelaporan Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
18 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dan Pekerja Sosial Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan
komitmen tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan
pekerja sosial masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
kesejahteraan sosial, maka Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat perlu di
tinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 5 dihapus, Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 14 diubah, Ketentuan huruf h ayat (2) Pasal 16 dihapus, ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, dan ayat (3) Pasal 16 diubah, Ketentuan huruf b Pasal 17 dihapus dan huruf c Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 21 dihapus, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 23 dihapus, Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 24 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat diubah.
10 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 55, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 55
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan Utulita umum berupa daya listrik sebagai penerangan dalam rumah, perlu didukung dengan
Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan penyambungan dan pemasan instalasi listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penerima antuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahm 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti/Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5188); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ts.llmun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP BP2ILG
BAB III JENIS KEGIATAN BP2ILG
BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BP2ILG
BAB V PENETAPAN CALON PENERIMA BP2ILG
BAB VI PEMBINAAN PELAKSANAAN BP2ILG
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan kota yang ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kelompok remaja/pemuda, maupun masyarakat kota pada umumnya, dipandang perlu adanya kebijakan perencanaan pembangunan inklusif, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 0) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 0) sebagaimana telah diubah dengan n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No, 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 70 Tahun 2019; Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2018; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendekatan Perencanaan Pembangunan Inklusif, Perencanaan Pembangunan Inklusif, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Inklusif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
28 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 42 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur OrganisasiStandar/PedomanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Batam No. 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1168
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 std terakhir dengan Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2022
36 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor : 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Kusta dan Frambusia
ABSTRAK:
a. Bahwa penyakit kusta dan frambusia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Kendari, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien guna mencapai eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;
b. Bahwa dalam rangka percepatan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia di Kota Kendari, perlu adanya penanganan lintas stakeholders dengan membangun sistem koordinasi, mekanisme kerja, serta konsolidasi dan integrasi program penanggulangan kusta dan frambusia di Kota Kendari;
c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan penanggulangan kusta dan frambusia di Kota Kendari, perlu diatur melalui regulasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Kusta dan Frambusia;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 449);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEGlATAN PENANGGULANGAN KUSTA
BAB Ill
KEGIATAN PENANGGULANGAN FRAMBUSIA
BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM KUSTA
BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM FRAMBUSIA
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB Vll
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor : 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karenanya setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya;
b. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga perlu melakukan upaya pengendalian secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penanggulangan tuberkulosis maka diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 122).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERlNTAH DAERAH
BAB III
STRATEGI
BAB IV
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC
BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASl, DAN PELAPORAN
BAB VI
PENDANAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya
pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang optimal untuk Ketua Rukun
Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga, dan Ketua
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga
sebagai salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat; bahwa sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua, Pemerintah Daerah dapat
memberikan jaminan sosial bagi lembaga
kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kepesertaan dan perubahan data peserta, pembayaran iuran, hak dan kewajiban, jangka waktu kepesertaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
