Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 11 Tahun 2004

KETERTIBAN UMUM

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
469. Perda-Kab.-Tebo-No.11-Th-2004.pdf

Abstrak

KETERTIBAN - UMUM

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tebo yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman dan tentram, diperlukan adanya pengaturan dibidang kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman yang melindungi warga beserta sarana dan prasarana; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tentang Ketertiban Umum;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1992; UU No,23 Tahun 1997; PP No.27 Tahun 1983; PP No.6 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda No.17 Tahun 2001
Perda Ini Mengatur Mengenai Ketertiban Umum; Meliputi;, Tertib sosial; Tertib Lingkungan; Tertib Jalur Hijau , Taman Dan Tempat uum; Tertib Jalan; Tertib Pemilik Bangunan; Tertib Usaha Tertentu; tertib Pemasangan Reklame; Tertib Tanah Kosong; Ketentraman; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2004.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturaun Daerah ini, Sepanjang Mengenai teknis Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
9 hlmn;

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004

Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan_Daerah_11_2004.pdf

Abstrak

ijin usaha penggilingan padi

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/NOMOR.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras baik yang diusahakan perseorangan maupun badan hukum adalah merupakan salah satu prasarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat; bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka dipandang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP .250/11/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Obyek dan Subyek Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Bab IV Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Ijin Bab V Jangka Waktu Berlakunya Ijin Bab VI Perpanjangan Ijin Bab VII Hak Pemegang Ijin Bab VIII Kewajiban dan Larangan Bab IX Pencabutan Ijin Bab X Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab XI Golongan Retribusi Bab XII Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab XIV Bab XV Wilayah Pemungutan Bab XVI Tata Cara Pembayaran Retribusi Bab XVII Tata Cara Pemungutan Bab XVIII Pelaksana dan Pengawasan Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Peralihan Bab XXII Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004.
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 11 Tahun 2004

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002

Download :
perda simalungun no.11 thn 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 11 Tahun 2004

Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_11.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2004

Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 11 THN 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2004

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Murung Raya

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 11 tahun 2004.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/11 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan hal yang menyentuh langsung bagi kehidupan warga masyarakat maka perlu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Murung Raya. Sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu penetapan tarif jasa pelayanan yang merupakan pungutan Retribusi Daerah
Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX TATA CARA PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI; BAB X TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004

Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pasar Modern

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
2004_11.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004

Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

Desa

Download :
Perda 11 Tahun 2004.pdf

Abstrak

desa

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/4. seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN; BAB IV PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA; BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2004.