Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004

Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Obyek dan Subyek Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Bab IV Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Ijin Bab V Jangka Waktu Berlakunya Ijin Bab VI Perpanjangan Ijin Bab VII Hak Pemegang Ijin Bab VIII Kewajiban dan Larangan Bab IX Pencabutan Ijin Bab X Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab XI Golongan Retribusi Bab XII Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab XIV Bab XV Wilayah Pemungutan Bab XVI Tata Cara Pembayaran Retribusi Bab XVII Tata Cara Pemungutan Bab XVIII Pelaksana dan Pengawasan Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Peralihan Bab XXII Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

15 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

22 Juli 2004

Tanggal Berlaku

22 Juli 2004

Sumber

LD.2004/NOMOR.24

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 319 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Daerah_11_2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ijin usaha penggilingan padi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/NOMOR.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras baik yang diusahakan perseorangan maupun badan hukum adalah merupakan salah satu prasarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat; bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka dipandang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP .250/11/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Obyek dan Subyek Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Bab IV Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Ijin Bab V Jangka Waktu Berlakunya Ijin Bab VI Perpanjangan Ijin Bab VII Hak Pemegang Ijin Bab VIII Kewajiban dan Larangan Bab IX Pencabutan Ijin Bab X Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab XI Golongan Retribusi Bab XII Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab XIV Bab XV Wilayah Pemungutan Bab XVI Tata Cara Pembayaran Retribusi Bab XVII Tata Cara Pemungutan Bab XVIII Pelaksana dan Pengawasan Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Peralihan Bab XXII Ketentuan Pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521