Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1992

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2009

Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, Dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres 20 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005

Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Download :
PERPRES NO 20 TH 2005.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES NO 20 TH 2005.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1947

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 20 Tahun 2017

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERBUP NO 20 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

pemberian-Bantuan-Hukum

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2017/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, berkaitan dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 42 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, Syarat Penerima Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
15 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
perbup-no-20-tahun-2021.pdf

Abstrak

bantuanhukum-miskin

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No.2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara kerjasama, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi, syarat, tata cara dan pelaporan bantuan hukum secara nonlitigasi, tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara pertanggungjawaban pemberi bantuan hukum, tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
15 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1995

Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_20 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2017

Tata Cara Penyaluran Dana dan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 21 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Penyaluran-Dana-Bantuan-Hukum

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD.2017/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dana dan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2013; Perbup Musi Banyuasin No. 56 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, Tata Cara Pengajuan Rencana Pendanaan Bantuan Hukum, tata cara pelaporan pengelolaan dana Bantuan Hukum, pengawasan dan evaluasi penyaluran dana Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
24 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2009

Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres 21 Tahun 2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2005.