PENGELOLAAN - PENGGUNAAN - DAN - PENGALOKASIAN - DANA - BAGI - HASIL - CUKAI - HASIL - TEMBAKAU - DI - KABUPATEN - GARUT - TAHUN - ANGGARAN - 2011
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD 2011/4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Penggunaan Dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; bahwa pengelolaan penggunaan dan pengaturan mengenai alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada masing-masing SKPD, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, koordinasi kegiatan, monitoring eavluasi, dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 83 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan
kelancaran pelaksanaan tugas, perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Balai Latihan Kerja;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Organisasi; Tugas dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mencabut Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan
Kerja
Jumlah Halaman: 10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 83 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Bidan Praktek Dan Swasta Lainnya Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan BAB IV Huruf G Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/111/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ·pada dasarnya disebutkan bahwa dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan dana persalinan terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/ bersalin yang membutuhkan;
bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah diterimakan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program,maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening Dinas Kesehatan;
bahwa setelah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama) melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan;
bahwa dana yang telah menjadi pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam huruf c pembagiannya dapat diatur oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan;
bahwa sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa pengaturan pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya. Dan jasa pelayanan persalinan baik dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun dari Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang~Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/111/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011;
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Bidan Praktek Dan Swasta Lainnya Di Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 83 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011;
Materi Pokok: Tugas, Fungsi, Dan Organisasi; Uraian Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Halaman: 16 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Tatacara Kerjasama Dengan Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk
Ulo Kabupaten Kebumen, persyaratan dan tatacara kerjasama dengan
Apoteker Pengelola Apotek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tatacara
Kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek
Luk Ulo Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan kerjasama dengan Apoteker Pengelola Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen kepada Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Pendelegasian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Pengeluaran Sebelum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 Ditetapkan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BD.2011/NO.82
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka meningkatkan kesejahteraari anggota Pertahanan Sipil (Hansip} / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan hibah kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional bagi Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan Kepada;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a: dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Pertal1anan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindtlngan Masyarakat (SATLINMAS) Desa / Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor I0 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini adalah Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 82 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 193 Tahun 2008;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu
menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 193
Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
Materi Pokok: Tugas, Fungsi, Dan Organisasi; Uraian Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 193 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Halaman: 19 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 81 Tahun 2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2011/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai basil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif,
partisipatif, traasparan dan terintegrasi perlu dilakukan Mnsyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan
Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200; Undang-Undang Nomor I 7 T ahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahon 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nornor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tahapan musrenbang RKPD, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
49 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional melalui langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah; b. bahwa penetapan kawasan strategis cepat tumbuh dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah perbatasan; c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, diperlukan penetapan kawasan-kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Sumedang sesuai potensi wilayah yang telah tumbuh dan berpeluang untuk dapat didorong agar cepat tumbuh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009.
Tediri dari 26 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, prinsip dan tujuan pengembangan kawasan, pemilihan dan penetapan kawasan, pengembangan kawasan, kerjasama pengembangan kawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
mengatur mengenai pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten sumedang
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
