Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah dan untuk mewujudkun transparan dan akuntabilitas diperlukan tata cara pengelolaan kerja;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006, bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dun huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/Men.Kes/Per/93;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2007;
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2007.
1. KETENTUAN UMUM;
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
3. PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN;
4. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH;
5. PENGELOLAAN KEUANGAN;
6. LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN;
7. TATA KELOLA;
8. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2008.
-
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, LD.2015/22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Adanya perkembangan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan dan jaminan kesehatan maka Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah perlu diubah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014.
Perubahan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. solok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Solok
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri No. 79 Tahun 2018
sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Umum
2. Subjek Tarif, jenis Pelayanan dan Besaran Tarif
3. Pembinaan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 22 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI JASA PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI ATAS PASIEN UMUM DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan dengan Menggunakan Sistem Remunerasi atas Pasien Umum dan Jaminan kesehatan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah ade muhammad djoen sintang ditegaskan bahwa penggunaan atas hasil retribusi jasa pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan, Pelayanan Yang Tidak Dijamin, Peserta jamkesda, Sumber Dana; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Non Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Kegiatan Yang Dikenakan Tarif, Komponen Tarif, Struktur Tarif, Tempat Pemungutan dan Masa Tarif Layanan, Tata Cara Pemungutan dan Masa Tarif Layanan, Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Tarif Layanan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2014/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan aksestabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Sasaran
Bab III Prinsip Penyelenggaraan
Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Bab V Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah
Bab VI Prosedur dan Jenis Pelayanan
Bab VII Tata Laksana Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Lain-lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 dicabut.
Kepmenkes Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria
Kepmenkes Nomor 293/Menkes/SK/VI/2009 tentang Eliminasi Malaria
Kepmenkes Nomor 049/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penemuan Penderita Malaria
Kepmenkes Nomor 275/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penggunaan komponen Jasa Pelayanan dari Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Dilayani di rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan peraturan menteri kesehatan republik indonesia no 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, , yang menyatakan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan usulan direktur rumah sakit yang tekah ditetapkan oleh kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.24 Tahun 2011, UU No.19 Tahun 2012, PP No.32 Tahun 1996, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Kepres No.42 Tahun 2002, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.7 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Jasa Pelayanan, Kategori Penerima Jasa Pelayanan, Besaran Pembagian Komponen Jasa Pelayanan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.
Peraturan ini memiliki 9 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
