Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pekerjaan umum secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016; Perbup Kupang No.12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum; III. Pelaporan; IV. Pembiayaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR di RSUD RA Kartini Jepara yang belum masuk dalam susunan tarif layanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA Kartini Jepara diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat serta guna menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, visi dan misi, standar pelayanan publik, pengaduan pelayanan, maklumat pelayanan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik bertujuan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu dibentuk pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014; PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017; PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang memuat: Ketentuan Umum; Prinsip dan Unsur; Ruang Lingkup Survei; Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
20 halaman; Lampiran 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu Kode Etik Pelaksana Perizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 25 Tahun 2007; UU no 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenPAn No 13 Tahun 2009; PermenPAn No 38 Tahun 2012; PermnePAn No 15 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kab Sragen No 12 Tahun 2014; Perda Kab Sragen No 5 Tahun 2016; Perbup Sragen No 87 Tahun 2016; Perbup Sragen No 72 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip penyusunan kode etik, ruang lingkup, landasan kode etik, pengawsan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktifitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakain satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
b. bahwa untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Metrologi Legal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang, kewajiban larangan, pengawasan metrologi legal, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 58 Tahun 2020
PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2020/No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, maka diperlukan peraturan pelaksanaan
sebagai tindak lanjut peraturan daerah dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
perlu diatur Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tetang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Eletronik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor :
56/M/DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M/DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia
Nomor 08 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara eletronik dibidang
perdagangan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng, Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 125).
PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik yang dilakukan ke dalam Mal Pelayanan Publik; bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaran pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal maka perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kendal dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup dan penetapan MPP, kedudukan MPP, pelaksanaan mal pelayanan publik, pembiayaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2020/59 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Astanalanggar Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfataan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3), Penetapan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Prinsip; Penggunaan dan Pembagian Retribusi Pelayanan Kesehatan; Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; Tim Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
15 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
