Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jamina Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakuknya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Keseatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfataan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PERPRES No. 32 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2021; PERMENKES No. 6 Tahun 2022.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jamina Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
39 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 22 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3). Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 31 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014.
Tujuan ditetepkannya Peraturan Gubernur ini untuk: memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran PSAT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, mempermudah penelusuran kembali dan kemungkinan terjadinya penyimpangan Produksi PSAT dan Peredaran PSAT, meningkatkan daya saing produk PSAT yang berasal dari dalam daerah, dan mengutamakan Produk PSAT yang berasal Dari Dalam Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
15 HLM; Penjelasan : 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Sampang No 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menambah jenis layanan baru dan fasilitas alat kesehatan
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif Daerah
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara RI Tahun 2012);
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1400);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan
32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menambah jenis layanan baru dan fasilitas alat kesehatan.
Ketentuan yang diubah Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3),Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2),Pasal 49 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 64 ayat (5)
Ketentuan yang disisipkan Pasal 5 ayat (2a), Pasal 7 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (3a), Pasal 17 ayat (6), Pasal 22 ayat (5), Pasal 29 ayat (3a), Pasal 55 ayat (5),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 11 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 6 Th 2010; PP No 53 Th 2010; PP No 109 Th 2012; PP No 61 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Permahgung No 2 Th 2012; PerPres No 87 Th 2015; Permenkes dan mendagri No 188/Menkes/PB/I/2011 dan No & Th 2011; Perda Kota serang No 7 Th 2015; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. ketentuan Umum; 2.Asas, Tujuan dan Prinsip; 3. KTR; 4. Kewajiban dan Larangan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7.pembiayaan; 8. Penghargaan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Penindakan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2005
DASAR PEMBENTUKAN - KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2005/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Persiapan
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat teiah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen; bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk keiembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/ll/1998; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen Corona Virus Disease 2019 Dan Polymerase Chain Reaction (Pcr) Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemeriksaan Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat (IVA) Dan Krioterapi Untuk IVA(+) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa penyakit kanker leher rahim (ca serviks) merupakan salah satu penyakit keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan kanker terbanyak penyebab kematian pada perempuan di Indonesia sehingga memerluhkan intervensi yang memadai melalui pencegahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2014, Permenkes No.75 Tahun 2014, Perbup No.40 Tahun 2015, Perbup No.11 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Biaya Pemeriksaan Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat (IVA) dan Krioterapi Untuk IVA(+); Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Jepara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akses danmencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, pemerintah pusat menyediakan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal); bahwa dengan berlakunya peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas 3 (tiga) yang dibiayai Pemerintah Daerah Kab Jepara, maka pemanfaatan dana Jampersal perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kab Jepara Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 61 Thaun 2017; Perbup No 52 Tahun 2017; Perbup Jepara No 53 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, operasional RTK, pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, dan nifas pada ibu hamil resiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus hak konstitusional yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP no 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 2 Th 2018; Permenkes No 75 Th 2014; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permenkes No 4 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Dan Mutu Pelayanan; 3. Target Pencapaian; 4. Pelaksanaan; 5. Penerapan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
