Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 36 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi Perangkat Daerah, BUMD, UPTD dan Desa merupakan Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelayanan Publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan publik dilakukan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menetapkan standar untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 16 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Penyusunan Standar Pelayanan, Komponan Pedoman Standar Pelayanan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
wajib diterapkan Kode Etik;
b. bahwa untuk menerapkan Kode Etik di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pati, perlu disusun pedoman pelaksanaan Kode
Etik bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kode Etik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi
seluruh Pegawai.
Kode Etik sebagaimana dimaksud meliputi :
a. disiplin;
b. cepat;
c. tegas;
d. sopan;
e. ramah dan simpatik;
f. adil/tidak diskrimatif;
g. terbuka dan jujur;
h. loyal;
i. sabar;
j. kepatuhan;
k. teladan;
l. komunikatif;
m. kreatif;
n. bertanggung jawab; dan
o. obyektif.
Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik
dibentuk Majelis Kode Etik.
Pegawai setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis
Kode Etik, tidak terbukti melakukan pelanggaran,
Majelis Kode Etik wajib merehabilitasi Pegawai dimaksud.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan
Majelis Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2020
pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2020 (73)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Yang Diselenggarakan Secara Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meninkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiamana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 3 Tahun 2013 Tentang pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan serta Penyelenggaraan Penanaman Modal
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha yang Diselenggarakan Secara Elektronik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik, kewajiban memulai kegiatan berusaha, jenis perizinan berusaha, manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha elektronik, mekanisme pemberian persetujuan/notifikasi perizinan berusaha, sumber daya aparatur, dan standar pelayanan dan SOP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturana Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
ABSTRAK:
Perbup No.22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 9 diubah; Pasal 13 diubah; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.22 Tahun 2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Izin Pendirian Minimarket Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
