PMK No. 194/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.01/2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 90/PMK.01/2013, BN 2013/ NO 843; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, dan Denda Administratif yang Berasal Dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, dan Organisasi Audit Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.02/2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.02/2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung, Dan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.02/2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2016
Hak atas Kekayaan IntelektualPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PMK No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 179/PMK.011/2013, BN 2013/ NO 1443; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.02/2022
PMK No. 152/PMK.02/2020 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPATARIF LAYANAN KESEHATAN – JENIS DAN TARIF – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN– PROVINSI MALUKU, NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PROVINSI PAPUA
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) serta
berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan
Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit
Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dan Provinsi Papua.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No.166, TLN No.4916), UU No.9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No
. 6245), PP No. 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584), Perpres
No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.113/PMK.02/2021
(BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021
No.1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak berupa tarif
layanan Kesehatan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian
Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi
Papua terdiri atas: pelayanan tindakan medis rawat jalan, pelayanan tindakan
medis rawat inap, pelayanan tindakan medis instalasi gawat darurat, pelayanan
tindakan medis di instalasi perawatan intensif, pelayanan tindakan medis di
instalasi bedah sentral, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan cuci
darah/hemodialis, pelayanan penunjang medis diagnostik, pelayanan
radioterapi, pelayanan forensik dan pemulasaran jenazah, pelayanan pendidikan
dan pelatihan, pelayanan ambulans, pelayanan home care, pelayanan unggulan,
pelayanan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi,
dan pelayanan farmasi. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat
Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan
Provinsi Papua wajib disetor ke Kas Negara.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020 tentang Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan
Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat
dr. Johannes Leimena Ambon Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1171), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
104 HLM: Lampiran 5 - 104 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
