Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tapin tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Produk Hukum Daerah;Perencanaan;Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan;Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan;Pengesahan,Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi;Evaluasi dan Klarifikasi Perda;Nomor Register;Penyebarluasan;Partisipasi Masyarakat;Prosedur Tetap penyusunan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati;Ketentuan Lain-lain;Pembiayaan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
65 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2, TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Ue Tanah" Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, maka perlu melakukan kembali penataan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum "UE TANAH" Kabupaten Tojo Uan-Una;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 16 Tahun 2005; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Perda Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PDAM Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebagai implementasi dari PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, untuk itu perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. PDAM Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una dituntut melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara otonomi profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2006
20 halaman; Penjelasan 5 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007,UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008,Permendagri No. 20 Tahun 2008, Permendagri No. 46 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 08 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga, Pasal I Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 18 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penambahan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada penanam modal di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan pengaturan tentang Penanaman Modal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009
14. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan
Bab III Perencanaan
Bab IV Bidang Usaha dan Pengembangan
Bab V Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Bab VI Pelaksanaan
Bab VII Peran Serta Masyarakat
Bab VIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab IX Penyelesaian Sengketa
Bab X Sanksi Administrasi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk
motivasi dan penghargaan kepada pegawai,untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 ;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 ;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2013.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Sistem Remunerasi Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Azas, Hak Dan Kewajiban
3.Sumber Pembiayaan,Kelompok Penerima Remunerasi, Gaji Dan Tunjangan
5.Komponen Dan Proporsi Jasa Pelayanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2014.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan TA 2013
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 22 Tahun 2013.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat : Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, untuk menjamin masyarakat dan anggota keluarganya memperoleh jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Pemberian jaminan kesehatan dilakukan berdasarkan tata tertib yang sudah diatur Perwali
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
