Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2023

Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

Pengesahan - Persetujuan - Kerangka Kerja - Asean - Kemudahan - Angkutan Antarnegara

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 25, LN.2023/No.68, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan untuk memperlancar arus pergerakan barang dari satu wilayah lainnya di antara negara-negara anggota Asean, perlu membentuk sistem angkutan yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2009 di Manila, Filipina.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Lampiran file: 3 berkas.

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1957

Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Negara- Republik- Indonesia- Terhadap- Anggaran- Dasar- dari -Badan- Tenaga- Atom- Internasional

1957

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1957/No. 66, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

ABSTRAK:

bahwa perlu persetujuan Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasardari Badan Tenaga Atom International disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal XXI ayat B Anggaran Dasar tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional tertanggal 26 Oktober1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan inidisetujui, yang berarti, bahwa Indonesia menjadi anggota dari BadanTenaga Atom Internasional sesuai dengan syarat-syarat tersebut dalamPasal IV dan Pasal XXI ayat B dari Anggaran Dasar Badan Tenaga AtomInternasional.Pasal 2 Anggaran Dasar tersebut di atas mulai berlaku jika 18 negara adalahmenyerahkan alat-alat ratifikasi sesuai dengan Pasal XXI ayat B dan ayatE Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional, dengan syarat bahwa dalam 18 negara tersebut termasuk paling sedikit tiga dari negara-negara berikut:Kanada, Perancis, Uni Republik Sovyet Sosialis, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Piagam ratifikasi dan piagam-piagam penerimaanAnggaran Dasar yang diserahkan sesudahnya akan berlaku pada tanggal diterimanya oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai negara penyimpan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1957.
-
-
2

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2024

Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

pengesahan - Amendemen - Konvensi Organisasi Maritim Internasional

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 25, LN 2024 (38) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021)

ABSTRAK:

Untuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjaga keselamatan, keamanan dan kelestarian lingkungan maritim, khususnya dengan berperan aktif dalam Organisasi Maritim Internasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur tentang pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021) yang telah diadopsi pada Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional ke-32 pada tanggal 8 Desember 2021 di London, Inggris.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Lampiran file: 3 berkas.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1975

Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Czekoslovak Socialist Republic

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 26 Tahun 1975.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1990

Pengesahan Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 26 TH 1990.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1986

Pengesahan ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 26 TH 1986.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1987

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government Relating To Scheduled Air Transport

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 26 TH 1987.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1997

Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong Concerning Air Services

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_26 TH 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969

Mengesahkan "Instrument Of Participation" yang Menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kepres No.26 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1978

Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Mencabut :

KEPPRES No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi

Download :
Kep.Pres No. 26 Tahun 1978.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 1975.