Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.316 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2015

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres Nomor 8 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 8 Tahun 2008

Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8, TLD No.8, LL KOTA PONTIANAK : 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Noor 36 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu payung hukum yang mengatur bidang urusan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Urusan Pemerintahan, Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah, Urusan Pemerintahan Sisa, Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
6 Halaman dan 1 Halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2018

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai upaya untuk mendukungpenyelenggaraan manajemen PegawaiNegeriSipil yangakuntabel, perlu mengatur nama jabatan, iktisarjabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan strukturaldan fungsional umum yang ada di lingkunganPemerintahKabupaten Seruyan; b. bahwaberdasarkanPasal 68 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negaraditentukan bahwa Pegawai NegeriSipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentupada instansi pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016tentangNomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, makaperlumenetapkan analisis jabatan, analisis beban kerjadan evaluasi jabatan dilingkungan pemerintahKabupaten Seruyan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkanPeraturan Bupati tentanganalisis jabatan,analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dilingkunganpemerintahKabupaten Seruyan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur SipilNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor19 Tahun 2011;Peraturan Kepala badan KepegawaianNegaraNomor 21Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;BAB III KEGUNAAN;BAB IV RUANG LINGKUP;BAB V KEWENANGAN;BAB VI MONITORING,EVALUASI DAN PENGENDALIAN;BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN;BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
8 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2010

Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
BD Perwal 08 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawaasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pealbuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BKPM No. 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

Download :
Perka_8_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007

Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa

Download :
1139. Peraturan Daerah_Tebo_2007_8.pdf

Abstrak

TATA CARA - PENYERAHAN - URUSAN PEMERINTAHAN - KABUPATEN - DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa diperlukan mekanisme pengaturan yang jelas dalam Peraturan Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005
Perda ini mengatur mengenai Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa, meliputi: Jenis Urusan Pemerintahan; Pelaksanaan Urusan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2007.
7 hlm.; Lampiran 10 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2009

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres 8 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perka BSN 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1976

Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PP NO 8 TH 1976.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1976.