STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
2021
Peraturan Menteri Agama NO. 13, BN. 2020 No. 447, jdih.kemenag.go.id
Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik pada Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, perlu dibentuk statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
1. Pasal 17 ayat (3) Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1743);
Ketentuan umum; Identitas (nama, tempat, kedudukan dan tanggal pendirian); Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Sistem Penjaminan Mutu Internal; Tata Kelola; Kode Etik; Tata Cara Penetapan Keputusan dan Instrumen Hukum Lain; Pendanaan, Pendapatan, Pengadaan Barang/jasa dan Kekayaan; Sarana dan Prasarana; Kerja Sama; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Mencabut Keputusan Menteri Agama Nomro 63 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 13/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2019
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam
yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infak
dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran
agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan
kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas
dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama
umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan
taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; pembayaran; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2023 Nomor 291
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2011; PP No. 14 Tahun 2014; Permenag No. 52 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2014
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Struktur Organisasi Bab III Lembaga Pengelolaan Zakat Bab IV Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah Bab V Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Bab VI Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Bab VII Biaya Operasional Baznas Kota Serang Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dalam rangka ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 1962; PP No 69 Tahun 1999; Perpres No 73 Tahun 2013; Permendag No 20/MDAG/per/4/2014;Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Labelisasi Minuman Beralkohol; 3.Tata Cara Pengendalian dan Penjualan; 4.Label Dalam Mengedarkan Minuman Beralkohol; 5.Tata Cara Penyampaian Penjualan Minuman Beralkohol; 6.Sanksi; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
