PERBUP - PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2012/No.52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu lbu yang terdiri dari Inisiasi Menyusui Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun; bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu se bagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan program peningkatan Pemberian Air Susu lbu di Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011
Tujuan; Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu; Pembinaan Dan Pemantauan; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan penjelasan Pasal 5 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Pemerintah Kabupaten
Jembrana wajib menyesuaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
Penanggungjawab Program dan Kegiatan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 mendahului ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana sehingga dipandang perlu
penyesuaian Penanggungjawab Program pada Rencana Strategis Daerah,
sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016;
c. bahwa ketentuan Pasal 284 menyebutkan dalam hal pelaksanaan RPJPD dan
RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah
target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah,
penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016
perlu ditinjau;
c. bahwa ketentuan Pasal 284 menyebutkan dalam hal pelaksanaan RPJPD dan
RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah
target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah,
penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016
perlu ditinjau;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012;
Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 merupakan kelengkapan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 merupakan kelengkapan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Diubah.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dan didalam penjelasan Pasal 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian sebagian kewenangan yang menjadi wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Bab III Pelayanan Perizinan
Bab IV Pelayanan Non Perizinan
Bab V Pelaksanaan dan Penarikan Sebagian Kewenangan
Bab VI Keuangan
Bab VII Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Keputusan Bupati Klaten Nomor 138/1404/2001 dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
bahwa untuk menentukan pasal 98 ayat 3, pasal 5 ayat 3, pasal 53 ayat 2, pasal 55 ayat 5, pasal 59 ayat 7, pasal 61 ayat 3. Pasa; 62 ayat 2, pasal 64 ayat 4 peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 18 Ayat (60, UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, PP No.68 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Syubyek Retribusi, Wilayah Pemubngutan, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku Dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Serta Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Penagihan Retribusi, Pembinaan, Pengawasan Dasn Pengendalian, Sanksi Admnistratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Kelurahan Temanggung II Kecamatan
Temanggung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor ·37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009;Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2012.
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
