Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.826 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 95 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 95 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of Private Sector

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 95 Tahun 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO 96 TH 2021.pdf

modal - perumda - air minum - penambahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp. 3.267.426.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari bagian laba bersih Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, yang digunakan untuk penambahan, peningkatan, perluasan, prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tntang penyertaan modal pemerintah kabupaten purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019; Perda Kaabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021;
Oeraturan Bupati ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 96 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kebumen No. 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Download file:

Perbup Kebumen 96_2020.pdf

pendelegasian kewenangan - perizinan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD 2020/ No. 100

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Pendelegasian Wewenang Bab IV Tim Teknis PTSP Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2015 dicabut.
14 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 96 Tahun 2013.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2000

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Diubah dengan

KEPPRES No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Download file:

Keputusan_Presiden_no_96_th_2000.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 96 Tahun 2017

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan

Abstrak

APBD Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

96 Penyertaan Modal Pemer... BUMD Nusa Gelan.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH NUSA GELAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD. No. 2017/96, LL Kab Buru : 4 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan

ABSTRAK:

Bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan yang telah aktif beroperasi dalam bidang usaha pengelolaan aset dusun ketel putih milik Pemerintah Kabupaten Buru. Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERDAKABBURU No. 3 Tahun 2004; PERDAKABBURU No. 8 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan tujuan, penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 96 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 96 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2000.