Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Perda No. 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 tanggal 1 Desember 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2005; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 23 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2010
PERWALI Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat,
dan nyaman serta meningkatkan kesehatan masyarakat,
maka perlu didukung ketersediaan ruang terbuka publik
sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat;
bahwa dalam rangka penyediaan ruang terbuka yang ada
di wilayah Kota Yogyakarta sebagai fasilitas penunjang
kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992; .Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Pengajuan; Pengelolaan dan Evaluasi; Bantuan Stimulan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Dearah Sumatera Selatan Dan Babel
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 7 Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 tanggal 1 Desember 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 22 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pendaftaran; Pengurangan Retribusi; Bentuk dan Isi SKRD; Tat Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pelayanan Puskesmas; Biaya Pelayanan Yang Ditanggung Daerah dan Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pembebanan Pembayaran Retribusi Yang Ditanggung Oleh Selain Pemerintah Daerah; Pembagian Jasa Pelayanan; Pembagian Jasa Sarana; Pembulatan Biaya Pelayanan Rawat Inap dan Tindakan di Puskesmas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 70 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Perda No. 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 tanggal 1 Desember 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Layanan Internet yang Tersaring Walikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melindungi masyarakat untuk
mendapatkan akses internet yang sehat dan aman, maka
Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penggunaan
layanan internet yang tersaring;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; eraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Kewajiban; Pelaksanaan; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 69 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 240/KEP/2010 tentang
Klarifikasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 241/KEP/2010 tentang Klarifikasi Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu
menyempurnakan Peraturan Daerah dimaksud dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa sebelum ditetapkannya perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menunda pemberlakuan Peraturan Daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu
memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Bangunan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin
Membangun Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan
Bangun-Bangunan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; .Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/
2000; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 240/KEP/2010; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Menunda pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Retribusi IMB
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi IMB,
maka perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 dan Pasal 18;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 68, BD 2010/26 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 67 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7 tanggal 29 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengawasan, peran serta masyarakat, koordinasi dan evaluasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2010.
10 hlm, Lampiran : 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
