Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang hams digunakan pada tahun ber].alan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bumf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024-2026
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta
Diktum Ketiga Huruf C Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2024-2026, dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerin tah N omor 13 Tah un 20 1 9; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2024-2026. meliputi: ketentuan umum; renstra perangkat daerah; sistematika: pendahulaun; gambaran pelayanan perangkat daerah; permasalahan dan isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
jumlah 7halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERBUP No. 21 Tahun 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2022
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan serta penyesuaian terhadap
pcrkernbangan kondisi di Daerah, rnaka perlu dilakukan
perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah (P-RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2023;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2022; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 10 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 81 Tahun 2022; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2016; Perda No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No 11 Tahun 2021; Perda No 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2016; Perda No 9 Tahun 2013; Perda No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 12 Tahun 2019; Perda No 10 Tahun 2021; Perda No 3 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGI{ATAN KUALITAS PBRUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023.2427
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah, perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar tidak menimbulkan kawasan kumuh baru dan terjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pen-velenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, rencana pen€Lnganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh dan Perrnukirnan Kumuh Tahun 2023 Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2027
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2O18,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Ketentuan Umum,Penyusunan Rencana Pencegahan dan meningkatkan kwalitas Perumahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2021-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat
(4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika dan Materi Muatan RKPD, Penetapan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, Perubahan RKPD, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2024
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Keija
Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Timur;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penyusunan, BAB III Pembinaan, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 19 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 dilakukan karena adanya perubahan pada
Nilai Proyeksi Pendapatan Daerah, Nilai Proyeksi
Belanja Daerah, dan Nilai Proyeksi Pembiayaan Daerah,
serta adanya penambahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Penyelenggaraan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 20052025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021
Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 20212026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021Nomor4);
PASAL I : eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 15) diubah
PASAL 3 : RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII PENUTUP
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 serta adanya
pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 35 Tahun 2023; PERPRES NO 18 Tahun 2020; PERPRES NO 108 Tahun 2022; PERPRES NO 111 Tahun 2022; PERPRES NO 134 Tahun 2022; PEMENDAGRI NO 86 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PEMENSOS NO 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018; PEMENDAGRI 121 Tahun 2018; PEMENKES NO 4 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; PEMENDAGRI NO 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; PERDA NO 13 Tahun 2019; PERDA NO 3 Tahun 2009; PERDA NO 4 Tahun 2009; PERDA NO 2 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2022; PERBUP NO 23 Tahun 2022.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Lampiran File: 7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
