Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkab Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dafam rangka peninglatan kualitas pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung, maka perlu
adanya standar operasional prosedur penyelenggaraan tugastugas
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.29 Tahun 2014, Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007, Permenpanrb No.53 Tahun 2014, Perda Sanggau No.16 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemilihan dan Penetapan IKU, Kriteria dan Penggunaan IKU, Pembinaan dan Koordinasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (lhkpn)
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
UNTUK MEMPERKUAT KOMITMEN TERSEBUT DALAM HAL PENCEGAHAN KORUPSI MAKA DIPERLUKAN KEPATUHAN DALAM PELAPORAN LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB LINGGA
UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 20 TAHUN 2001; UU NO 30 TAHUN 2002; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 53 TAHUN 2010; INSTRUKSI PRESIDEN NO 5 TAHUN 2004; KEPUTUSAN KPK NO KEP.07/KPK/02/2005
MENJELASKAN PIHAK-PIHAK YANG MENYAMPAIKAN LHKPN, TIM PENGELOLA, DAN SANKSI TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan,
dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik;
b. bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014
peraturan ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 10 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, PP no.66 Tahun 1951, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.54 Tahun 2009.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah Dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
124 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2015
Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan tersedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.25 Tahun 2004
;4.UU No.33 Tahun 2004 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.PP No.58 Tahun 2005
;7.PP No.39 Tahun 2006 ;8.PP No. 3 Tahun 2007 ;9.PP No.6 Tahun 2008
;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.Perda Kab Serang No. 26 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;13.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009 ;14.Perda Kab Serang No. 4 Tahun 2011 ;15.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011
;16.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011
;18.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;19.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012
;20.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013
;22.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan
;3.ruang lingkup pedoman perncanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;4.sistematika penulisan pedoman perencanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 19 Tahun 2015
jadwal retensi arsip fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/NO. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUD No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2007; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2014; PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL RI dan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA No.8 Tahun 2012 dan No.15 Tahun 2012; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI (ANRI) No.17 Tahun 2009; PERDA No.1 Tahun 2008; PERBUP No.13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik (good governance) yang ditunjang efektifitas dan produktivitas kerja serta untuk tertib administrasi
pemerintahan, maka perlu menerapkan dan
mengembangkan Pemerintahan elektronik (e-Govemment)
melalui 'penerapan tata naskah dioas elektronik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam buruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahon 1950; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-CJndang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Norn.or 6 Tahun 2011; Peraturan menteri pendayagunaan aperatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun
2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor l8 Tabun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabu-paten Jepara Nomor 2 Tahu 2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2010;
peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan
tata naskah dinas elektronik di lingkungan
pemerlntah kabupaten jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen Dan Data Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan fungsi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian serta untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerin tahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan dokumen dan data kepegawaian secara tertib, teratur, lengkap dan akurat;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009;
3 pasal tentang pengelolaan dokumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
3 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
