Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 535 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Abstrak

Pencucian Uang PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Terorisme

Download file:

peraturan-ppatk-nomor-22-...01_storage_dokum.pdf

pnbp

2021

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 22, BN 2021/ NO 1494; https://jdih.ppatk.go.id/ : 9 HLM

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Tingkat Lanjutan bagi Pihak Pelapor, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Jenis PNBP, penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, pertimbangan layanan diselenggarakan secara daring, masa kerja profesi, usaha mikro kecil dan menengah, Pengenaan tarif, Permohonan, tarif jenis PNBP dan Persetujuan atas permohonan dengan pertimbangan,

CATATAN:

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
17 hlm

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSN No. 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Mengubah

Perka BSN No. 12 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 10 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka BSN No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Mencabut

Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 12 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BSN No. 12 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Mencabut

Perka BSN No. 98.A/PER/BSN/8/2010 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 7 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 98.A/PER/BSN/8/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 78/PER/BSN/8/2009 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 98.A Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp 0,00 ( Nol Rupiah) Pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

2023pmsosial001.pdf

TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

2023

Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN 2023 (410): 7 Halaman, jdih.kemensos.go.id

Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp 0,00 ( Nol Rupiah) Pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Kemensos ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 69 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2023; Perpres No. 110 Tahun 2021; Peraturan Kemensos No. 1 Tahun 2022; Dan Peraturan Kemensos No. 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis PNBP pada Poltekesos Bandung diberikan kepada peserta didik yang berstatus sebagai: a. Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial; b. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi; c. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan; atau d. Mahasiswa Layanan Khusus. Terhadap jenis PNBP dimaksud dikenakan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Lampiran File; 7 Halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

Permensos Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

Permensos Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Download file:

PERMENSOS NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/ HUK/ 2007 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP di Lingkungan Departemen Sosial

Download file:

PERMENSOS 183 TAHUN 2011w.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT