Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan aparatur pemerintah Desa yang disipilin, berkinerja dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Desa; bahwa agar pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat semakin baik dan efektif, perlu mengatur ketentuan hari dan jam kerja bagi pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hari dan Jam Kerja; Absensi Kehadiran; Izin Tidak Masuk Kerja; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja,
efektifitas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, efisiensi
sumberdaya, pelaksanaan tugas serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan
Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan sehingga dipandang perlu
mengganti Peraturan Bupati dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hari Dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang meliputi Hari Kerja Dan Jam Kerja, Hari Dan Jam Kerja Khusus, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
a. pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
b. menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati pada Camat di Kabupaten Tapin
1. UU No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOs tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah I Kabupaten Tapin
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2Ol2 tentang Izin Gangguan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2O12 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Kedudukan dan Tugas
BAB III Pendelegasian Kewenangan
BAB IV Pembiayaan dan Penerimaan
BAB V Pelaporan, Pembinaan, dan Evaluasi
BAB VII Ketentuan Lain-Lain
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2015 no. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten .Rembang Tahun Anggaran 2016, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standardisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2016. Standar biaya ini berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan anggaran tahun 2016. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan batas tertinggi atau estimasi biaya, termasuk pajak-pajak yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi standardisasi melibatkan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, seperti honorarium dan satuan biaya perjalanan dinas, serta estimasi yang dapat disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan juga mengatur satuan harga untuk pengadaan barang tertentu yang belum tercantum dalam E Catalog, dengan acuan harga dari penerbit resmi atau Agen Pemegang Merek (APM). Jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 26 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sintang serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sintang nomor 5 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1992, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan ketentuan dalam peraturan bupati sintang nomor 5 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sintang diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang memuat secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, penyusunan peraturan desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2015.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
