Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 26 Tahun 2015

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan dan Tugas BAB III Pendelegasian Kewenangan BAB IV Pembiayaan dan Penerimaan BAB V Pelaporan, Pembinaan, dan Evaluasi BAB VII Ketentuan Lain-Lain BAB VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.26

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 26 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-BUPATI-TAPIN-CAMAT-PENYELENGGARAAN-PELAYANAN-ADMINISTRASI-TERPADU-KECAMATAN-KABUPATEN-TAPIN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

a. pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; b. menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati pada Camat di Kabupaten Tapin
1. UU No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOs tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah I Kabupaten Tapin 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2Ol2 tentang Izin Gangguan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2O12 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan dan Tugas BAB III Pendelegasian Kewenangan BAB IV Pembiayaan dan Penerimaan BAB V Pelaporan, Pembinaan, dan Evaluasi BAB VII Ketentuan Lain-Lain BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521