Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2015/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas di Kabupaten, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu menyusun tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tarif Layanan
Bab III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Bab IV Tata Cara Pemungutan
Bab V Keringanan dan Pembebasan Tarif Layanan
Bab VI Pemanfaatan Pendapatan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2020
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN-CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
untuk memutus mata rantai penularan COVID- 19 di daerah Kabupaten Malinau dilakukan upaya dan tatanan norma baru di berbagai aspek kehidupan, baik di aspek penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial bermasyarakat dan ekonomi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PELAKSANAAN
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V SANKSI PELANGGARAN
BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVlD19) di ·
Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu,
menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih
dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyaraka.t, perlu dilakukan langkah
antisipati dalam upaya penanganan dan pencegahan
penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa dalam upaya penanganan dan peneegahan
penyebaran Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten KOLAKA TIMUR, perlu dilakukan tindakan
percepatan pencegahan dan penanganan dengan langkah
yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara
Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat dan
Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten
Kolaka Timur;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nornor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana
telah beberapa kali diubah terak.hir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
At.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 Di Llngkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten KOLAKA TIMUR Nomor 3
Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Susuna Organisasi Perangkat Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN,
BAB IV PENANGANAN DAMPAK UPAYA PENCEGAHAN
BAB V KEWAJIBAN,
BAB VI LARANGAN,
BAB VII PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2020/ No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Boyolali
yang semakin sejahtera dan gun a memberikan pelayanan
dan kesejahteraan sosial khususnya perlindungan
kesehatan, Pemerintah Kabupaten Boyolali membebaskan
tarif pemeriksaan umum rawat jalan pada pusat
kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019 diubah.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Kota Kendari
ABSTRAK:
a. babwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansl
pernerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Kendari;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang
Penyederhanaan St.ruktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Unt.uk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali.kota tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil . Negara (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2014·Nomor 6, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ln.donesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pem.erintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintab Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lcrnbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Man.ajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 6037)
sebagimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ?.O 17 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeti Nornor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tabun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nornor
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nornenklatur
Perangkar Daerah Ridang Komunikasi dan lnformatika
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1308);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor 17 Tahun 2021 tcntang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Betita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nornor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kati terakbir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN,
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Nomor
75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari [Berita
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 75)
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
ABSTRAK:
Bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya atau iurannya yang dibayar oleh pemerintah. Bahwa Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Bahwa bertambahnya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati No 09 Tahun 2014 tentang pemanfaatan penerimaan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Perda No. 21 Tahun 2008; Perda No. 40 Tahun 2008; Perda No. 45 Tahun 2008; Perbup No. 07 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan lampiran pemanfaatan penerimaan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) di rumah sakit umum daerah masohi yang mengatur besaran biaya rawat inap, rawat jalan, laboratorium, USG, EKG dan rontgen, tindakan, persalinan, operasi, apotik, patologi anatomi, forensik, serta transfusi darah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jampersal di Puskesmas dan RSUD Dengan Status Non BLUD
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan dana Jampersal di Pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan (rujukan) dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka mempercepat pencapaian milenium Development Goals
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2008, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Pp No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permenkes No.40 tahun 2012, perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penyaluran Dana Pelayanan kesehatan; Pengelolaan Dana ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 20 Tahun 2022
Kesehatan - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
keuangan Daerah dan unsur pemerintah dibidang
Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap rumah
sakit daerah sebagai oragnisasi bersifat khusus;
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan
yang profesional serta optimal kepada masyarakat, maka
dibentuk unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Sijunjung;
bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah
Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
maka perlu pengaturan tentang pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Sijunjung pada Dinas Kesehatan;
Undang – Undang nomor 12 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/PER/III/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Sijunjung pada Dinas Kesehatan. RSUD Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
RSUD kelas C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan keluarga miskin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah, yakni Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 huruf d,Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2009.
PERBUP Pati Nomor 15 Tahun 2008 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan
masyarakat.
UU No 23 Th 2000; UU No 4 Th 1984; UU No 25 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 40 Th 1991; Permenkes No 5 Th 2013.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Kelembagaan; 4. Upaya Penanggulangan Malaria; 5. Kebijakan Dan Strategi; 6. Penemuan Dan Tata Laksana Penderita Malaria; 7. Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko; 8. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah; 9. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat; 10. Kelembagaan; 11. Peran Serta Rumah Sakit; 12. Pembiayaan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2021.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
