Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.478 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

75. Perbup Nomor 75 Tahun... RKPD Tahun 2024.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 74 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

Abstrak

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Garut No. 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023

Download file:

2023pb3205074.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 74 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bekasi No. 203 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

Download file:

2023perbup32160074.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3514073.pdf

RENCANA STRATEGIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 73; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-73-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-kecamatan-bangil-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023: c. bahwa Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk periode 3 (tiga) tahun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peruturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5233] seuagaimana telah dtubah bcberapa kalr terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lemuaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 6801]; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana tclah dmbah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 7. Umlang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerinta.b Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penycknggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pcmbmaan dan Pengawasan Penyeknggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 12. Peraturan Pemr:nntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penge\olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Presrden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor IO): 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Da1am Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasr Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kcrja Pemerintah Daerah (Bcnta Negara Repubhk lndonesm Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Pcraturan Mcntcn Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tent.ang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tcntang Klasiflkasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Kcuangan Dacrah; 18. Keputusan Menten dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasrl Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi Klasifikasi, Kodefikdsi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuungan Daerah; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nemer 52 T'ahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencanu Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Mas.a Jabatan Kepala Daerah Berakhir pad a Tahun 2023 da.n Daerflh Otonomi Baru: 20 Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2009 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Propmsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pt:mbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005---2025; 22. Peraturan Daernh Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009--2029, 23. Pcraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunnn Daerah Kabupaten Pasuruan 2024- 2026.
Renstra Kecamatan Sangi.I Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Bangtl scbagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi Kccamatan Bangil dalam menyusun Renja Kecamatan Bangil: Untuk menghindari terjadmya kekosongan Renstra Kecarnamn Bangil Tahun 2027, Renstra Kecamatan Bangrl Tahun 2024-2026 mi dapat digunakan sebagru acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Bangrl Tahun 2027.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3205073.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2023.pdf

Pembangunan Kependudukan - Grand Design Tahun 2023-2045

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2023 (73) : 7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing mas1ng; b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk di Daerah, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan; c. bahwa ·berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 52 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2023-2045. Ruang lingkup pelaksanaan GDPK berdasarkan 5 (lima) pilar sebagai berikut: a. pengendalian kuantitas Penduduk; b. peningkatan Kualitas Penduduk; c. Pembangunan Keluarga; d. penataan mobilitas Penduduk; dan e. pembangunan data dan Administrasi Kependudukan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3209073.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 73 TAHUN 2023.pdf

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa penyusunan sistem kerja merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, efektif dan efisien, diperlukanmekamisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsioanal; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 85); 13. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 86); 14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 87); 15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14); 16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 7); 18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 8); 19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 10); 21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 13); 24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 14); 25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 15); 26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 16); 27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17); 28. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 18); 29. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19); 30. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 20); 31. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 21); 32. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 22); 33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 23); 34. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 24); 35. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 25); 36. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 26); 37. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 27); 38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 28); 39. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 29); 40. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 30); 41. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 31); 42. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 32); 43. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 33); 44. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 34); 45. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 35); 46. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 36); 4 7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 37);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYEDERHANAAN BIROKRASI BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Keputusan Bupati Nomor 853 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Keputusan Bupati Nomor 855 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pendidikan; d. Keputusan Bupati Nomor 856 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kesehatan; e. Keputusan Bupati Nomor 857 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f. Keputusan Bupati Nomor 858 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan; g. Keputusan Bupati Nomor 859 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; h. Keputusan Bupati Nomor 860 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Sosial; 1. Keputusan Bupati Nomor 861 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; J. Keputusan Bupati Nomor 862 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan; k. Keputusan Bupati Nomor 863 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1. Keputusan Bupati Nomor 864 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; m. Keputusan Bupati Nomor 865 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; n. Keputusan Bupati Nomor 866 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perhubungan; o. Keputusan Bupati Nomor 867 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Komunuikasi, Informatika dan Persandian; p. Keputusan Bupati Nomor 868 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; q. Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; r. Keputusan Bupati Nomor 870 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemuda dan Olahraga; s. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; t. Keputusan Bupati Nomor 872 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; u. Keputusan Bupati Nomor 873 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan; v. Keputusan Bupati Nomor 874 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; w. Keputusan Bupati Nomor 875 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Petemakan dan kesehatan; x. Keputusan Bupati Nomor 876 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; y. Keputusan Bupati Nomor 877 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; z. Keputusan Bupati Nomor 878 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Keputusan Bupati Nomor 879 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pendapatan Daerah; bb. Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya . Manusia Aparatur; cc. Keputusan Bupati Nomor 881 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dd. Keputusan Bupati Nomor 882 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah; dan ee. Keputusan Bupati Nomor 883 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup 72 tahun 2023-compressed - Copy.pdf

RENCANA KERJA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2023 Nomor 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana teiah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 72 TAHUN 2023.pdf

kerja-rencana-perubahan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 072

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan RKPD; Bab 3. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.