Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Renstra Kecamatan Sangi.I Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Bangtl scbagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi Kccamatan Bangil dalam menyusun Renja Kecamatan Bangil: Untuk menghindari terjadmya kekosongan Renstra Kecarnamn Bangil Tahun 2027, Renstra Kecamatan Bangrl Tahun 2024-2026 mi dapat digunakan sebagru acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Bangrl Tahun 2027.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

11 April 2023

Tanggal Pengundangan

11 April 2023

Tanggal Berlaku

11 April 2023

Sumber

BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 73; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-73-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-kecamatan-bangil-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 135 kali

FILE-FILE PERATURAN

2023pb3514073.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RENCANA STRATEGIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 73; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-73-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-kecamatan-bangil-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023: c. bahwa Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk periode 3 (tiga) tahun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peruturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5233] seuagaimana telah dtubah bcberapa kalr terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lemuaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 6801]; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana tclah dmbah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 7. Umlang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerinta.b Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penycknggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pcmbmaan dan Pengawasan Penyeknggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 12. Peraturan Pemr:nntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penge\olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Presrden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor IO): 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Da1am Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasr Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kcrja Pemerintah Daerah (Bcnta Negara Repubhk lndonesm Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Pcraturan Mcntcn Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tent.ang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tcntang Klasiflkasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Kcuangan Dacrah; 18. Keputusan Menten dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasrl Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi Klasifikasi, Kodefikdsi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuungan Daerah; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nemer 52 T'ahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencanu Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Mas.a Jabatan Kepala Daerah Berakhir pad a Tahun 2023 da.n Daerflh Otonomi Baru: 20 Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2009 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Propmsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pt:mbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005---2025; 22. Peraturan Daernh Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009--2029, 23. Pcraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunnn Daerah Kabupaten Pasuruan 2024- 2026.
Renstra Kecamatan Sangi.I Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Bangtl scbagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi Kccamatan Bangil dalam menyusun Renja Kecamatan Bangil: Untuk menghindari terjadmya kekosongan Renstra Kecarnamn Bangil Tahun 2027, Renstra Kecamatan Bangrl Tahun 2024-2026 mi dapat digunakan sebagru acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Bangrl Tahun 2027.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT