Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan pelestarian budaya bangsa yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas; bahwa perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Pati; bahwa sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas, wajib melakukan penye yesuaian dengan Peraturan Pemerintah dimaksud; bahwa untuk itu keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati harus berbadan hukum
dengan dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 489/56/2004; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/2004; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005.
PERBUP ini mengatur mengenai Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran; Alat Kelengkapan; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Sumber Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.37 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 28 Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 18 tanggal 5 Oktober 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 18 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Daerah Tingkar II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek Dan Subyek Pajak
Bab III Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Cara Penghitungan Pajak
Bab IV Wilayahpemungutan
Bab V Tugas Dan Wewenang
Bab VI Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan
Bab VII Ketetapan Pajak Dan Sanksi Administrasi
Bab VIII Tata Cara Pembayaran
Bab IX Penagihan
Bab X Penagihan, Penagihan Dengan Surat Paksa Serta Penyitaan, Penagihan Seketika Dan Sekaligus
Bab XI Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan
Sanksi Administrasi
Bab XII Keberatan Dan Banding
Bab XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan
Bab XV Pencatatan Meter Air
Bab XVI Pemeriksaan
Bab XVII Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, maka periu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2010 No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk ·melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pernerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Peinerintah di · lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 lahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung l\lomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2907
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung menetapkan definisi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP melibatkan koordinasi Sekretaris Daerah, pembentukan Satuan Tugas SPIP, dan pengawasan intern oleh Inspektorat melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2010/NO.19 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2010.
Mencabut Pergub No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 60 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 60/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS CIPTA KARYA
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 4 Tahun 1992; 4. UU Nomor 28 Tahun 2002; 5. UU Nomor 17 Tahun 2003; 6.UU Nomor 1 Tahun 2004; 7. UU Nomor 10 Tahun 2004; 8. UU Nomor 25 Tahun 2004; 9. UU Nomor 32 Tahun 2004; 10. UU Nomor 33 Tahun 2004; 11. UU Nomor 26 Tahun 2007; 12. UU Nomor 18 Tahun 2008; 13. PP Nomor 28 Tahun 1972; 14. PP Nomor 100 Tahun 2000; 15. PP Nomor 9 Tahun 2003; 16. Nomor 36 Tahun 2005; 17. PP Nomor 58 Tahun 2005; 18. PP Nomor 79 Tahun 2005; 19. PP Nomor 38 Tahun 2007; 20. PP Nomor 41 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 23. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 24. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 25. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 26. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 27. Permen PU Nomor 54 Tahun 1991; 28. Permen PU Nomor 494 Tahun 2005; 29. Permen PU Nomor 20 Tahun 2006; 30. Permen PU Nomor 21 Tahun 2006; 31. Permen PU Nomor 29 Tahun 2006; 32. Permen PU Nomor 30 Tahun 2006; 33. Permen PU Nomor 6 Tahun 2007; 34. Permen PU Nomor 18 Tahun 2007; 35. Permen PU Nomor 24 Tahun 2007; 36. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Permukiman dan Perumahan; d. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2010
RENCANA PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - LINGKUNGAN HIDUP
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2010/685
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; SPM Bidang Lingkungan Hidup; Penanggung jawab Penyelenggaraan SPM; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
35 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
