Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam evaluasi kelembagaan, dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Evaluasi Kelembagaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun;2011Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 A
ayat (6), Pasal 248 dan Pasal 2gA ayat (3) peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional maka perlu ditetapkan pengelompokan
kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
, Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan
Belanja Penunjang Operasional pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara pengembalian
T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
komponen dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang
bersumber dari APBN/Pemerintah pusat yang terdiri
dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana bagi
hasil yang bersumber dari pemerintah provinsi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan pertanggungiawaban penggunaan
Belanja Penunjang operasional pimpinan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah serta Tata cara pengembalian
T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana operasional,
komponen untuk menghitung Belanja PNSD meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan
beras, dan tunjangan PPH pasal 2, gaji ke_13, dan
pembulatan gaji dan tidak termasuk gaji CPNSD, tunjangan
umum dan acres
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 62 Tahun 1990; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; PP No 16 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab temanggung No 4 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab temanggng No 5 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 37 tahun 2013; Perbup temanggung No 54 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pengelolaan kemampuan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun
2010 Tentang Penyediaan Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemberian Tunjangan
Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa
tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang
besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat
yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan Rumah
Jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan
Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemberian Tunjangan Perumahan
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (4) Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan tugas berjalan efektif, profesional dan berdedikasi tinggi, perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 64);
SOP Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin.
Ruang lingkup SOP Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS meliputi :
a. seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. pembentukan tim monitoring dan evaluasi;
c. seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
d. penetapan rekomendasi atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disiplin PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber ADD, pengalokasian ADD, perencanaan penggunaan ADD, pencairan ADD, penggunaan ADD, pertanggungjawaban penggunaan ADD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
