Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.445 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 44 Tahun 2014

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan

Download :
Nomor 44 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rmah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan Bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening bantuan sosial dari rekening batuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayana kesehatan, di pandang perlu menetapkan petunjuk opersional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayana kesehatan dari keluarga tidak mampu.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU N. 23 Tahun 2014; PP No 105 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 TAHUN 2011; PERMENKES No. 326/MENKES/SK/I/2013; Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Pemberian dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Dari Keluarga Miskin, BAB III Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 44 Tahun 2019

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Abstrak

PEDOMAN-ARSIP

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD.2019/NO.37, LL KOTA SINGKAWANG: 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.24 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perka Kepala ANRI No.19 Tahun 2012, Permendagri No.78 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Tata Kearsipan; Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Peraturan Walikota ini memiliki 12 halaman dan 72 halaman lampiran;

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 44 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERWALI PENGELOLA PASAR v.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 44 Tahun 2018

Pedoman Penyusunan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan penyeragaman penyusunan dan pendokumentasian produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
20 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44 Tahun 2008

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 44 Tahun 2009

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 24.7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44 Tahun 2012

Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2018

PETA BATAS NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
perbup no. 44 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2021

Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download :
PERWAL NO. 44 TH 2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika