Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2013 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bu pati
Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Nomenklatur dan Jumlah Unit Pelaksana Tekn is Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Pendidikan Kabupaten
Temanggung dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
perlu disusun Peraturan Bupati. Dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi,
perlu disusun Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Temanggung
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 2 Tahun 2011
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Peraturan ini menjelaskan pengertian beberapa istilah, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selain itu, peraturan ini mencantumkan uraian tugas di lingkungan UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
10 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2013
PASAR TRADISIONAL - PUSAT PERBELANJAAN - TOKO MODERN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2013/5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3), pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (6) dan pasat 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2009.
Peraturan Buati ini mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penataan 3. Tata Cara dan Penerbitan Perizinan 4. Kemitraan Usaha 5. Pelaporan 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2013.
16 halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2012
peraturan bupati - dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2012/No.71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
struktural, maka dipandang perlu ditetapkan Standar
Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 164 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 193 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 59 Tahun 2012
PENGATURAN-TEMPAT-DAN-USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2012/No.59 Seri E Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pengaturan tempat dan usaha
serta pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima di
Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta
Pembinaan Pedagang Kaki Lima; b. bahwa guna memberikan pedoman dalam
pelaksanaan Pcraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan
Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan
Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23
Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2000 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha
serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Puworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Kegiatan PKL dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati
sebagai lokasi usaha PKL. PKL yang menjalankan kegiatan/ usaha pada lokasi yang tidak sesuai
peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi
yang sesuai peruntukannya. Apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata PKL
belum pindah, maka dilakukan pembongkaran terhadap tempat
usaha PKL tanpa pemberian ganti rugi kepada PKL yang
bersangkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
11 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2012
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banjarnegara.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan
keringanan kepada pedagang atau
peminjam bergulir bagi Pengusaha Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang
telah beriktikad baik dalam usaha
pengembalian pinjaman, maka perlu
diatur mekanisme pemberian keringanan
jasa pinjaman; bahwa untuk memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemberian
keringanan jasa pinjaman, maka
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930
Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi
Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007
Nomor 35 Seri E) perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran
Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir
Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) Di Kabupaten
Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46
Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2012
HASIL PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH - KEWAJIBAN PENYEDIAAN OUTLET
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2012/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyediaan Outlet Hasil Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, serta dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil
produksi Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) perlu
memberikan fasilitasi bagi UMKM Kabupaten Temanggung
memasarkan produknya di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban
Penyediaan Outlet Hasil Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
