KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Mengubah :
Permenkes No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 19, BN.2021/No.775, covid19.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir khususnya daerah yang jauh/terpencil di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ;UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.58 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang mengenai petunjuk teknis pelaksanaan dana jaminan persalinan dikabupaten pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran jaminan persalinan, kebijakan operasional dana jampersal, pengelola dana jampersal, ruang lingkup jampersal, pembiayaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejabteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja; bahwa lumpur tinja yang berasaJ dati unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan penoernaran tcrhadap lingkungan sekitar; babwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemcrintah daerah untuk menetapkan kebijakan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, ASAS TUJUAN DAN SASARAN, PENGOLAHAN LUMPUR TINJA, PEMELIHARAAN, PENYELENGGARA, PENGAWASAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: tarif layanan pada BLUD RSUD Anutapura Palu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2014
7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian
remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah
ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun
2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit
Pengobatan Penyakit Paru;
b. bahwa untuk menyempurnakan substansi yang mengatur
mengenai Ketentuan Umum, sumber pembiayaan gaji dan
pengaturan mengenai pemberian insentif, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan
Penyakit Paru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016
tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Unit Pengobatan Penyakit Paru yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan ayat (3) baru;
4. Ketentuan Pasal 9 diubah;
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A;
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah;
7. Pasal 14 dihapus;
8. Pasal 15 dihapus;
9. Pasal 16 dihapus;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS-PERDA KABUPATEN BANGGAI No.5 tahun 2002
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2009/No. 21, TLD No.66
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang, obyek pelayanan kesehatan meningkat dan besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian;
bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribui Pelayanan Kesehatan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2004; PP No. 69 Tahun 1991; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Banggai No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sebagai berikut : 1). Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, serta diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 19
(Sembilan Belas) angka yaitu 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, dan 8s; 2). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 3). Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009.
7 halaman, Penjelasan: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jemput Sakit Pulang Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang sama secara adil, merata, bermutu sesuai dengan indeks potensi keluarga sehat
b. bahwa salah satu implementasi dari kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong di bidang kesehatan dengan melaksanakan
Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tahun 2003
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/X/2003 tahun 2003
1. Maksud dan tujuan Program JSPS adalah:
a. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat
b. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan peduli terhadap masalah kesehatan keluarga dan masyarakat sekitarnya
c. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dan keluarga dalam peningkatan kesehatan.
2. Sasaran pelaksanaan Program JSPS adalah Seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan rujukan baik dalam maupun luar daerah di 13 wilayah Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
PERBUP Kab. Kebumen No. 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian
Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, penyisipan Pasal 12A, penyisipan Bab XA dan Pasal 13A, perubahan ayat (1) Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
