PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi Di kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat dalam hal informasi data bantuan sosial dibutuhkan adanya data penduduk yang terpadu dengan data bantuan sosial dalam sistem informasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati langkat tentang Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati langkat Nomor 48 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Sumber data, Standar Operasional Prosedur, Sumber daya manusia, Pembiayan dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
7 Hlm, Lampiran: 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat di kawasan perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
Ruang lingkup pemanfaatan dan pengelolaan rusunawa meliputi :
a. sasaran ;
b. kepemilikan ; dan
c. kepenghunian.
Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten menjadi milik Pemerintah Kabupaten sebagai aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011, mengenai tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan untuk memberikan pemahaman, tertib
administrasi, akuntabel dan transparansi, dan
mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Permendagri No.32 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Audit Keuangan, Monitoring Dan Evaluasi, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
Peraturan Bupati kutai
Barat Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pebentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public safety center) 119 Labupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis Call Center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi119 dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dalam penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center)119 Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 462/Menkes/SK/V/2002; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VII/2006; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 301 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Organisasi PSC 119, Penyelenggaraan PSC 119, Pembiayaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Sambas Emergency Services
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 28 huruf b Peraturan bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan gawat Darurat terpadu kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan bupati Sambas tentang Pembentukan Public safety center 119 Sambas Emergency Services;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.29 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 34 Tahun 2017
Petunjuk - Teknis - Pemberian - Bantuan - Akibat - Bencana - yang - Dikelola - oleh - Badan - Penanggulangan - Bencana - Daerah - Kabupaten - Kuningan
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2017/No.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Akibat Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 22 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan akibat Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010; Peraturan Kepala BNPB No. Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2013; Perbup Kuningan No. 23 Tahun 2011; Perbup Kuningan No. 32 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Akibat Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Bantuan; Ketentuan Besaran Pemberian Bantuan; Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;
b. bahwa keberadaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat
ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu
Pasien;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien diubah yaitu Ketentuan Pasal 4, Ketentuan Pasal 6, Ketentuan ayat (2) Pasal 7, Ketentuan Pasal 9 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
c. meredam potensi konflik; dan
d. membangun sistem peringatan dini.
Penetapan status keadaan konflik, dan mekanisme penanganannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
