Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.172 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO 53 TH 2020.pdf

PERCEPATAN PENURUNAN ANOKA KEMATIAN IBU DAN ANOKA KEMATIAN BAYI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

ABSTRAK:

a. bahwa upaya peningkatan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu, neonatal dan bayi di kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi; b. bahwa penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi dapat diupayakan dengan memprioritaskan pada wilayah Lokus angka kematian ibu, angka kematian neonatal, dan angka kematian bayi; c. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi di Kabupaten Bengkulu Utara, diperlukan adanya kegiatan yang terpadu secara lintas Program dan lintas Sektor dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27 /MEN/XII/2008, Nomor 1177 /Menkes /PB/2008/ 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2018
MENGATUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANOKA KEMATIAN IBU DAN ANOKA KEMATIAN BAYI, TERKAIT JUGA UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF, PELAPORAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN NEONATAL DAN KEMATIAN BAYI, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Jepara No. 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Mencabut

PERBUP Kab. Jepara No. 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Download file:

52.pdf

Pembatasan-kegiatan masyarakat-penerapan-disiplin prokes-covid 19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2020/ No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid 19. Berdasarkan Inspres No 6 Tahun 2020, maka diperlukan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU NO 4 tahun 1984; UU No 24 tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 6 tahun 2018; UU No 24 tahun 2019; PP No 40 tahun 1991; PP No 88 Tahun 2019; Permenkes No 82 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pelaksanaan, Protokol Kesehatan, Penanganan Saat penemuan kasus Covid 19; Sanksi; Koordinasi dan Pengawasan; Monitoring dan evaluasi; Sosialisasi dan Partisipasi dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Perbup Jepara No 26 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
74 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

Perbup-No-52-Tahun-2020-Kab.-Soppeng.pdf

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Dahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Keshatan dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125); 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kabupaten Wajib Masker sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kabupaten Wajib Masker
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SANKSI SOSIALISASI DAN PARTIPASI PENDANAAN KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Perbup Bangkalan No 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

PerBup2020_52.pdf

KESEHATAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 46/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Bangkalan No 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri HK.Ol.07 /MENKES/413/2020 Kesehatan tentang Nomor Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virue Disease 2019 (COVJD-19) dengan mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020 ten tang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuri 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/413/2020; Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Oubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 20 l 9; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Serita Daerah Ka bu paten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 38/E), diubah sebagai berikut : l. Di antara Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II disisipkan I (satu) Lampiran, yakni Lampiran IA; 2. Ketentuan dalam Lampiran lV diubah; 3. Ketentuan dalam Lampiran V diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

52. pedoman-penerapan-dis...an-adaptasi-kebi.pdf

PEDOMAN-PENERAPAN-DISIPLIN-DAN-PENEGAKAN-HUKUM-TERHADAP-PROTOKOL-KESEHATAN-DALAM-PENANGANAN-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019-DAN-PENERAPAN-ADAPTASI-KEBIASAAN-BARU-PRODUKTIF-DAN-AMAN-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2020/ No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu yang membawa dampak dibidang politik ekonomi sosialbudaya dan kesejahtaraan masyarakat, sehingga diperlukan rencana dan upaya yang komperhensip dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019; b. bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, perlu diambil kebijakan untuk pengaturanya; c. bahwa dalam rangka pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah penanganan Corona Virus Disease 2019 dan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan PenerapanAdaptasi kebiasaan baru Produktif dan AmanCorona Virus Disease 2019;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19); 17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: -(1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalampenerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan dalam penanganan Covid- 19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di Daerah. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 dan memastikanpenerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19oleh masyarakatdi Daerah, tetap mentaati protokol kesehatan dalam rangka mencegahpersebaranCovid-19dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya. -Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pentahapan; b. pelaksanaan; c. pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; d. peran serta masyarakat; e. pendanaan; dan f. sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
65 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP_52_2020_STUNTING.pdf

pencegahan-stunting

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

Bahwa stunting berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan pencegahan stunting secara komprehensif dan terpadu. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, Bupati melakukan koordinasi dalam percepatan pencegahan stunting.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pencegahan stunting : a. pilar pencegahan stunting; b. sasaran; c. strategi pencegahan stunting; d. pelaksanaan; e. intervensi program ; f. peran pemerintah desa dan masyarakat; g. pengorganisasian; h. koordinasi pencegahan stunting;i. kerja sama; j. laporan; k. monitoring dan evaluasi; dan l. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Abstrak

Kesehatan Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

PB-51-2020.pdf

penerapan - disiplin - dan - menegakan - hukum - protokol - kesehatan - sebagai - upaya - penvegahan - dan - pengendalian - corona - virus - disease - 2019 - covid - 19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Persiden No. 6 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid Virus Dusease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 46 Tahun 46 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2019 sebagaiamna telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 25 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan , Sanksi, Monitoring Dan Evaluasi, sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat, Pendanaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
17 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Kesehatan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Magelang No. 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang

Download file:

perbup 51 2020.pdf

perubahan-perbup-jps-covid 19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang; b. bahwa dengan adanya perubahan waktu penyaluran Bantuan Sosial untuk Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan Oktober, Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 6 Tahun 2018; PP No 12 tahun 2019; Keppres No 11 Tahun 2020; Permendagri No 12 Tahun 2020; Permendagri no 20 tahun 2020; Permendagri No 39 Tahun 2020; Keb Bersama Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ- 177/KMK.07/2020; Perbup Magelang No 19 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Perbup Magelang No 19 Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 7A Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang: a. Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 38); b. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 49); ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP_51 TAHUN 2020.pdf

perubahan-perbup-kebijakan-strategi-sampah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

Bahwa program penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna berupa pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen perlu ditambahkan dalaln strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungari dan tepat guna di Kabupaten Rembang sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Salnpah Rumah Tangga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Rembang No. 7 Tahun 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut : Ketentuan I,ampiran 11 diubah sehingga I+ampiran 11 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelayanan Kesehatan Anak

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Kobar No. 51 Tahun 2020.pdf

kesehatan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Anak

ABSTRAK:

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan pelayanan Kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Anak; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Kesehatan Anak 3. Survailans Kesehatan Anak 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Sumber Daya Kesehatan 6. Pencatatan dan Pelaporan 7. Pendanaan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT