bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat, dan penaggulangan bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas No 167 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se-Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan-ketentuan pemberian tunjangan bagi Damang Kepada Adat dan Martir Adat yang ada diwilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat Dan Martir Adat Se Kabupaten Kapuas, sebagai pasal sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali dan Disempurnakan
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 1Tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 28 tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007;Peraturan Derah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 167 Tahun 2012 tentang Pemberian
Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se
Kabupaten Kapuas (Serita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2012 Nomor 167) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 167 Tahun 2012 tentang Pemberian
Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se
Kabupaten Kapuas (Serita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2012 Nomor 167), diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada APBD Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan Belanja TIdak Terduga pada APBD Kabupaten Wonosobo
b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Pemberian serta PErtanggungajwaban Belanja Tidak Terduga Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja tidak terduga pada APBD Kabupaten Wonosobo
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, (Maksud TUjuan dan Ruang LIngkup), Kriteria, Pelaksanaan, Penganggaran, mekanisme dan Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga, Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga, Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASTRA TAHUN 2017 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
- Untuk pelaksanaan program Beras Sejahtara di Kabupaten Minahasa Selatan agar berjalan optimal;
- Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, sasaran, dan manfaat, indikator kinerja program rastra, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, serta pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
14 halaman terdiri dari 12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengelola cadangan pangan yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak untuk mengantisipasi rawan pangan transien di masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai, sehingga perlu di ganti untuk disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah baru sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Organisasi Pelaksana, Tatacara Penyediaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD NOMOR 20 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan
mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana
alam dan/atau non alam, perlu memberikan bantuan akibat
bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang korban
bencana dan yang terkena dampak bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten
Probolinggo.
1. Maksud pemberian bantuan akibat bencana dalam rangka mengurangi,
meringankan dan memulihkan penderitaan korban bencana agar kondisi
kehidupannya kembali seperti semula atau memperbaiki kembali hak-hak
miliknya yang telah rusak akibat terkena bencana;
2. Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban
bencana berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
3. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayah kerjanya sekaligus
mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala
Pelaksana BPBD yang dilengkapi data pendukung lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengeolaan hibah dan bantuan sosial agar lebih optimal, maka dipandang perlu menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penataushaaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten WOnosobo
b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
c. berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kab. Wonosobo
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo NOmor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai KEtentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Tim Evaluasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangan terebut,
perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera
ABSTRAK:
Program beras untuk keluarga berpendapatan
rendah bertujuan untuk memberikan bantuan pangan
(beras) kepada keluarga berpendapatan rendah atau
Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi
kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada
pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras
pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang
ditentukan. Untuk menghindari praktek penyaluran beras
sejahtera di lapangan yang tidak berdasarkan harga
standar beras sejahtera, sehingga perlu adanya biaya
sew a transportasi agar ada keringanan beban yang
dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam
penyaluran beras sejahtera. Agar penyaluran beras untuk keluarga berpendapatan rendah dilaksanakan dengan tertib,
lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun
petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras untuk
keluarga miskin.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 1988; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk
Keluarga Miskin diKabupaten Balangan. Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dari titik
distribusi yang ditetapkan oleh BULOG Barabai ke RTS PM diberi bantuan
yang diatur sebagai berikut : untuk medan/wilayah yang ringan/mudah dijangkau biaya sewa
transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 350.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Paringin dan Paringin
Selatan ke desa-desa; untuk medan/wilayah yang sedang/kurang mudah dijangkau biaya
sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 400.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Batumandi, Lampihong,
Juai dan Awayan ke desa-desa; untuk medan/wilayah yang berat/susah dijangkau biaya sewa
transportasi pengangkutan selama 3 hari sebesar Rp. 450.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi
ke desa-desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
