Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA OBJEK YANG SAMA DALAM BELANJA YANG BERKENAAN DAN PERUBAHAN NOMOR REKENING URAIAN KEGIATAN PADA KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI DI KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa berdasarkan BAB IV Huruf D Angka 1 Huruf a Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegitan dan antar
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2023 Nomor 58).
Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
25
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pembentukan dan Nomenklatur Sadan Riset Inovasi Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Nomor 3);
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN
3. SUSUNAN ORGANISASI
4. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
6. TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
23
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2024
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024 (567)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 17 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 64 Thaun 2013, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permenkeu No 220/PMK/05/2016, Permenkeu No 82/PMK.06/2019, Permenkeu No 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 202/PMK.05/2020, PERDA No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, struktur anggaran, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, utang, pinjaman dan piutang, investasi, sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perbup Mamuju Tengah No. 16 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian tunjangan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dilingkungan RSUD Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
Perbup Mateng Nomor 16 Tahun 2023
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2024
Penyelenggaraan – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024 (11)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenpan No.5 Tahun 2020; Permenpan No.59 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip SPBE; Tata Kelola SPBE; Penyelenggara SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
PerBup Nunukan No.33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE.
193 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan di wilayah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah
Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Batas Desa Persiapan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2020 Nomor 9 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan ke desa-desa yang sulit dijangkau baik melalui transportasi darat, maupun laut serta memberikan kepastian hukum.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2021; Perpres No.72 tahun 2012; Permenkes No.90 Tahun 2015; Permenkes No.43 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan Umrah Untuk Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa sebagai bentuk wujud perhatian dan kepedulian
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang
berprestasi, berpartisipasi dan/atau berdedikasi dalam
pembangunan mental, spiritual maupun pembangunan
di bidang lainnya di Kabupaten Pelalawan, perlu
diberikan penghargaan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Nomor 10 Tahun 2016
Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu. sebagai pedoman pemberian Penghargaan Umrah untuk masyarakat beragama Islam yang berprestasi, berpartisipasi, dan/atau berdedikasi dalam pembangunan Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. sasaran penerima Penghargaan Umrah;
b. pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah;
c. biro perjalanan umrah;
d. pembiayaan; dan
e. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2024.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan penerapan SIPD RI Tahun
Anggaran 2024, perbedaan payment tools antara
Pemerintah Daerah dan BPJS yang menyebabkan
pemotongan dan penyetoran iuran BPJS 1 % Aparat Desa
atas penerbitan SP2D ADD memerlukan rekening
operasional PFK bersaldo nihil dalam Tahun Anggaran
berkenaan serta adanya saldo PFK Tahun Anggaran 2023
yang harus disetor ke Kas Negara dengan menggunakan
sistem pembayaran manual maka perlu dilakukan
perubahan atas sistem dan prosedur teknis pengelolaan
keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah
3 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2024
tunjangan - gaji - apbd - PERJALANAN DINAS - HONORARIUM
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa untuk terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif, efisien clan akuntabel di Kabupaten Kampar perlu menyusun pedoman standarisasi bagi Pemerintahan Desa
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 110 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 70 Tahun 2020
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar.
Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif,
Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar, digunakan sebagai pedoman bagi Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
