Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Warung Cerdas Kube
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan membentuk sarana usaha berupa sebuah wadah yang memenuhi ketentuan untuk mengakomodir dan memasarkan secara sentralistik produk-produk unggulan KUBE dalam upaya mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Warung Cerdas Kube.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. KRITERIA DAN PERSYARATAN; 3. PEMBENTUKAN ; 4. KEGIATAN; 5. HAK DAN KEWAJIBAN; 6. PENDANAAN; 7. PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN; 8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Landak Tahun 2017
ABSTRAK:
Kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya, sehingga perlu disusun Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 68 Tahun 2002, Perpres No. 54 Tahun 2005, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Pergub Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2017, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
5 Halaman, Lampiran : 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan dan untuk kelancaran pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
15. Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Disersivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013;
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. SASARAN
4. DANA
5. ORGANISASI PELAKSANAAN
6. ORGANISASI PELAKSANAAN
7. ORGANISASI PELAKSANAAN
8. PELAPORAN
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan sasaran; Kewenangan; Penyelenggaraan; Kelembagaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 26 Tahun 2017
penetapan pagu program beras sejahtera dan petunjuk teknisnya di kabupaten gorontalo tahun 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Program Beras Sejahtera & Petunjuk Teknisnya Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras Sejahtera (RASTRA) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu serta meminimalisir penyimpangan atas penanganan program tersebut.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2016; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah denga PP No. 61 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres RI No. 15 Tahun 2010; Perpres RI No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. B-12/MENKO/PMK/II/2017; Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) Tahun 2017; Keputusan Gubernur Gorontalo No. 114/04/III/2017; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Telaahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo No. 800/Dinsos-Perlindungan Jamsos/27/IV/2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Pagu Program Beras Sejahtera dan Petunjuk Teknisnya di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2017/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora, perlu diberikan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa
Bab V Perencanaan Pemberian Bantuan Keuangan
Bab VI Tata Cara Penganggaran
Bab VII Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana
Bab VIII Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab IX Penggunaan Dana Bantuan Keuangan
Bab X Pengendalian Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab XI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab XII Monitoring dan Evaluasi
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat