Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Bab V Perencanaan Pemberian Bantuan Keuangan Bab VI Tata Cara Penganggaran Bab VII Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Bab VIII Pelaksanaan dan Penatausahaan Bab IX Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bab X Pengendalian Penggunaan Bantuan Keuangan Bab XI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab XII Monitoring dan Evaluasi Bab XIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Blora
Nomor
25
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Blora
Tanggal Penetapan
12 Mei 2017
Tanggal Pengundangan
12 Mei 2017
Tanggal Berlaku
12 Mei 2017
Sumber
BD Tahun 2017/No.25
Subjek
BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - DESA - STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Blora
Bidang
Halaman ini telah diakses 250 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan