Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.826 peraturan dalam 0,019 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1994

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Keputusan_Presiden_no_66 TH 1994.pdf

Keputusan_Presiden_no_66 ...piran1_indonesia.pdf

Keputusan_Presiden_no_66 ...mpiran2_slovakia.pdf

Keputusan_Presiden_no_66 ...ampiran3_english.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 66 Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Batam No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERWALI Kota Batam No. 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERWALI Kota Batam No. 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

Peraturan_Walikota_Batam_No_66_Tahun_2023.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1193

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam 66 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU NO. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 25 Th. 2007; PP No. 96 Th. 2012; PP No. 12 Th. 2017; Perpres No. 97 Th. 2014; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 138 Th. 2017; PerBKPM No. 7 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 1 Th. 2014; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai perubahan ketentuan pada Peraturan Wali Kata Batam Nomor 6 Tahun 2022 std terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022, yaitu Lampiran diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
PERWALI ini mengubah Peraturan Wali Kata Batam Nomor 6 Tahun 2022 std terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022
10 hal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2023

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 66 Tahun 2023.pdf

Penambahan - Penyertaan Modal Negara - Republik Indonesia - Modal Saham - Perusahaan Perseroan - Persero - PT Rajawali Nusantara Indonesia

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 66, LN 2023 (171) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui konversi piutang pokok negara berupa Rekening Dana Investasi (RDI), Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2022; dan PP Nomor 44 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("P.T. Rajawali Nusantara Indonesia").

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Prasarana Perikanan Samudera

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 66 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modalperusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP NO 66 TH 1991.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2002

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No.66 TH 2002.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 66 Tahun 2019.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1996

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Keputusan_Presiden_no_66 TH 1996.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2007

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
PP No. 75 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Download file:

PP 66 Tahun 2007.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP NO 66 TH 1992.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1994.