Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka antisipasi terhadap keadaan
darurat pangan/rawan pangan transien di Kabupaten
Semarang perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten yang merupakan sub sistem Cadangan
Pangan Nasional; bahwa sehubungan dengan perubahan cuaca yang tidak
menentu dalam rangka pemanfaatan cadangan pangan
pemerintah Kabupaten Semarang, agar lebih berdaya
guna untuk masyarakat miskin, maka perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati Semarang tentang
Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
Semarang, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 5, penambahan angka 17 dan angka 18, perubahan Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 huruf a dan huruf e, Pasal 12 huruf a, Pasal 13, Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2013 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa Kebijakan program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2005, Perpres No.15 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Pergub No.7 Tahun 2017, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Petunjuk Teknis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
4 halaman dan 18 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2017/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mermgankan pendentaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana dan/ atau pengungsi di Kabupaten Pemalang, Pemenntah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lamnya yang sah dan tidak mengikat, akan membenkan bantuan langsung kepada masyarakat rawan bencana, penduduk yang menjadi korban bencana dan/ atau pengungsi; bahwa guna menjamm pembenan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun tata cara pengelolaan bantuan bencana yang dibenkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Men ten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Bantuan
Bab IV Tata Cara pemberian Bantuan
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenan Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; Keputusan Kepala Bapedal nomor 107 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013; Peraturan Gubenur Provinsi kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DRARURAT BENCAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB IV
STATUS DAN TINDAKAN KEADAAN DARURAT BENCANA;
BAB V
PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA;
BAB VI
JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA;
BAB VII
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA;
BAB VIII
UPAYA YANG DILAKUKAN;
BAB IX
MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI;
BAB X
KEMUDAHAN AKSES;
BAB XI
PEMBIAYAAN;
BAB XII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2017
TATA - CARA - PENGELOLAAN - HIBAH - BANTUAN - SOSIAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2017/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka Bupati Nomor 4 Tahun 2012 perlu diadakan perubahan
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah :UU No28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 17 Tahun 2013;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Uu No 11 Tahun 2009;PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2010;Perpres No 54 Tahun 2010;Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 32 tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 14 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2008;Perbup No 4 Tahun 2012Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 10 Tahun 2013;
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain Hibah daPat diberikan kePada,Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah lainya,BUMN,BUMD,Badan,Lembaga,dan Organisasi yang bebadan Hukum indonesia.
Bupati menetapkan daftar penerima Hibah berserta besaran Uang atau jenis Barang atau Jasa yang akan di Hibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarakan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati No 22 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 14 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah; Untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk Kabupaten Berau yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman, maka perlu memberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau keluarga atau orang yang mengurus jenazah tersebut; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II UANG SANTUNAN KEMATIAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN; BAB IV PEMBIAYAAN; BAB V PENGECUALIAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu mengatur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 19 Oktober 2017; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 19 Oktober 2017
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bagian Kesatu Hibah; Bab III Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bab IV Laporan Dan Pertanggungjawaban; Bab V Bantuan Sosial; Bab VI Monitoring Dan Evaluasi; Bab VII Persyaratan Pencairan Hibah Dan Bantuan Sosial; Bab VIII Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 22 Tahun 2017
PEDOMAN - PENGELOLAAN - DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA - KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT PROVINSI JAMBI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
UNTUK KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT
PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN2017
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga;
Bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Kepgub No. S.2009/Setda.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga untuk Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, meliputi: Prinsip; Ruang Lingkup; Pihak dalam Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga; Persyaratan Penggunaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga; Penerima Sumbangan Pihak Ketiga; Pengeluaran Biaya MTQ.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Para pihak pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dengan ditetapkannya Perbup ini, segala pengelolaan dan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jambi ke-47 di Kabupaten Tanjabtim Tahun 2017 mengacu kepada Perbup ini.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
