kabupaten natuna periode tahun 2024 sampai dengan 2026 - rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2024/No.234
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Natuna Periode Tahun 2024 Sampai Dengan 2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola
Riset Dan Inovasi Di Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kabupaten Natuna Periode Tahun 2024 Sampai Dengan
2026
UUD 1945 Pasal 18; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2021; Perka BRIN No.5 TAhun 2023; Perda Kab.Natuna No.20 Tahun 2021; Perbup Kab.Natuna No.1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab.Natuna No.61 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Rencana Induk dan Peta
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kabupaten Natuna Periode Tahun 2024 Sampai Dengan
2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
77 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur urusan konkuren sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini pada khususnya
terkait pengurangan dan penghapusan merkuri karena
manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
dan agar penggunaan sumber daya yang terkait dengan
merkuri tersebut dapat dilakukan secara lebih efisien; bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan
beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam
makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan
penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif
bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta
banyaknya penggunaan merkuri di Daerah dalam usaha
dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil dan
kesehatan berpotensi memberikan dampak serius
terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga
memerlukan Langkah-langkah pengurangan dan
penghapusan merkuri; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan
Merkuri, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah RAD-PPM, Pelaksanaan RAD-PPM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2024 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 2024 Pasal (10) Ayat 3 bahwa Dokumen SSK ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. SSK;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan dan Evaluasi; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263
ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
manjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
1. Rencana Kerja Pemerintahn Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB l PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
3. Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja
perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan guna
melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2023; Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam
rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2025. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2-25
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari
a. pendahuluam;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
g. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
3 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 16 Tahun 2024
Rencana - Kerja - Pemerintah - Daerah - Kabupaten - Labuhanbatu - Utara - Tahun - 2025
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 549
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan MenteriDolom Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendaliari don Evaluasi Pembangunan Daerali, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1588 , Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ISI DAN URAIAN RKPD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025, SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025, MASA BERLAKU, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perlu. menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2021
RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
1. pendahuluan; 2. gambaran umum kondisi Daerah; 3. Kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah; 4. memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 5. memuat rencana kerja dan pendanaan pembangunan Daerah; 6. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
1156 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
