Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dan pendidikan di Kabupaten Sintang perlu memprogramkan pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi jenjang perguruan tinggi, program diploma dan program strata satu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Pemberian Bantuan pendidikan; Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan; Mekanisme Penyaluran Bantuan Pendidikan; Pendanaan; Penanggungjawab Pelaksanaan; Pembinaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 13 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 31 Tahun 2020
PETUNJUK-PELAKSANAAN-BANTUAN-LANGSUNG-TUNAI-DANA-DESA-UNTUK-PENANGANAN-DAMPAK-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019-(COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BAGIAN HUKUM KAB. DOMPU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa
untuk pcnanganan dampak Corona Virus ± •
Disease 2019 (covid-19), maka perlu menyusun
petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung
Tunai dan Desa di Kabupaten Dompu.
Undang-undang nomor 69 tahun 1958
Undang-undang Nomor 6 tahun, 2014
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
Peraturan Pemerintah pcngganti Undang• Undang Nomor 1 tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor 44 tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019
Ruang lingkup pengaturan meliputi:
a. Sasaran dan kriteria;
b. Pendataan;
c. Perhitungan alokasi;
d. Penganggaran;
e. Penyaluran dan besaran;
f. Pembinaan dan pcngawasan;
g. Pelaporan dan pertanggungiawaban;
h. Dukungan Stakeholder
i. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
-
-
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial
tunai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang undang nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 202.
Materi pokok: Kriteria Penerima, besaran dan Jangka Waktu, Verifikasi Penerima, Pembatalan Bantuan, Pencairan Bantuan, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2018
PROSEDUR TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana yang dilakukan oleh Tim Rekasi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu dengan melibatkan unsur masyarakat.
Dalam melaksanakan penyelamatan dan evakuasi perlu menyusun prosedur tetap tim reaksi cepat yang digunakan sebagai acuan bagi tim reaksi cepat.
Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 21 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Bengkutu Nomor 3 Tahun
2011, Peraturan Daerah Provinsi Bengku1u Nornor 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, kedudukan prosedur tetap tim reaksi cepat BPBD Provinsi Bengkulu, Prosedur tetap tim reaksi cepat BPBD Provinsi Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan mengenai Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahr:n 2QL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
41321 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244., Tambaltan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Brebes Nomor
024 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja tidak Terduga beserta Perubahannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 31 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - PELAKSANAAN KEGIATAN - REHABILITASI - SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI- BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs
Pelaksanaan
Kegıatan
Rehabılıtası
Sosıal
Rumah
Tıdak
Layak
Hunı
Bagı Keluarga
Fakır
Mıskın
ABSTRAK:
bahwa untuk meninda.klanjuti Peraturan Menteri Sosial
Nomor 20 Tahun 2017 tent€ng Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak layak Huni dan Sarana Prasara.na Lingkungan,
perlu menetapkal Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatar Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak t ayak Huni Bagi Keluarga Fakir Miskin
UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2O17;Perda No 10 Tahun 2016;
Kriteria dan Persyratan,Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial,Tim Verifikasi Bantuan Sosial Rehabilitas Sosial Rutilahu,Bantuan Sosial dan Femanfaatan,Pendanaan Pemantauan Evaluasi dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2008
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA - PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2008/No.22 Seri E Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangandan Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga kepada instansi, kelompok
masyarakat/ perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan
organisasi sosial politik atau daerah/ kelompok masyarakat
yang terkena bencana serta bantuan keuangan kepada
pemerintah desa. baik bantuan keuangan yang bersifat
umum maupun yang bersifat khusus dalam rangka
pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan
Desa; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puworejo; bahwa sejalan dengan adanya perubahan organisasi dan
tata kerja perangkat daerah Kabupaten Purworejo serta
perubahan jenis-jenis bantuan keuangan, dipandang perlu
untuk meninjau kembali dan menyesuaikan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan
menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Tata
Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, anggaran, belanja tidak terduga, organisasi, mekanisme, kriteria penerima, persyaratan dan penyerahan bantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2008.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2008 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Standar Biaya Bantuan
Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya, pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Kesehatan; bahwa lampiran huruf e ketentuan umum angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/pmk.07/2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018.
Materi pokok : Ruang lingkup Pedoman pelaksanaan kegiatan dan Standar Biaya BOK Tahun Anggaran 2019 meliputi : BOK Puskesmas, BOK UKM sekunder kabupaten, Dukungan manajemen BOK kabupaten, Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Pakai Habis serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 105 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Banjar No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Tunai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan berupa Beras Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Tunai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Tegal yang memungkinkan terjadinya ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupu.n faktor manusia yang menyebabkan timbulnya dampak korban jiwa manusia, kerusakan lingku.ngan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu
dapat menghambat pembangunan; bahwa untuk memberikan perlindu.ngan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Prabencana
Bab IV Tanggap Darurat Bencana
Bab V Pasca Bencana
Bab VI Kerja Sama
Bab VII Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
39 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
